Siswa madrasah pada kegiatan belajar. (Foto: Abdul Hakim Hasan)
Jakarta, NU Online
Meskipun pro kontra bermunculan, kebijakan pola kelaziman baru (new normal) di bidang penyelenggaraan pendidikan menuntut untuk dilakukan. Alasan mendasar kebijakan tersebut adalah kewajiban memberikan pelayanan pendidikan kepada warga negara untuk masa depan bangsa.
Meskipun pro kontra bermunculan, kebijakan pola kelaziman baru (new normal) di bidang penyelenggaraan pendidikan menuntut untuk dilakukan. Alasan mendasar kebijakan tersebut adalah kewajiban memberikan pelayanan pendidikan kepada warga negara untuk masa depan bangsa.
Pada sisi lain belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir. Meskipun alasannya demikian, kesehatan dan keselamatan warga belajar menjadi sangat penting.
Wakil Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Aris Adi Leksono menyampaikan hal itu, Ahad (31/5).
"Memberikan pelayanan pendidikan itu wajib karena amanat Undang-Undang, ini menyangkut masa depan bangsa dan negara. Selain itu, belum ada yang bisa menjamin dan memastikan bahwa kapan Pandemi Covid-19 berakhir. Ikhtiar pelayanan itu harus dibarengi kepastian jaminan kesehatan dan keselamatan dari semua pihak, khususnya pemerintah," kata Aris.
Lebih lanjut menurut Aris, pemerintah harus hadir secara maksimal dalam kebijakan new normal pada sekolah atau madrasah. Kehadiran pemerintah harus dibuktikan dalam beberapa hal. Pertama, kata dia, pemerintah memastikan hanya memberikan izin pada wilayah zona hijau yang dapat membuka kembali sekolah atau madrasah dengan pola tatap muka. Karena ini menyangkut keselamatan warga sekolah atau madrasah.
Kedua, pemerintah harus membantu memastikan bahwa warga sekolah atau pendidikan tidak ada yang terindikasi positif Covid-19. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan fasilitas rapid test atau swap test, menjelang pemberlakuan tahun ajaran baru.
"Ketiga, pemerintah harus memberikan bantuan sarana kesehatan di lingkungan sekolah atau madrasah. Mulai dari alat pengukur suhu badan, alat cuci tangan, masker, serta secara berkala melakukan sterilisasi lingkungan," bebernya.
Langkah keempat, jika sekolah atau madrasah tidak memungkinkan dibuka secara tatap muka, pemerintah harus segera mempersiapkan platform standar pembelajaran jarak jauh yang humanis dan bermakna. Dan kelima, pemerintah memastikan siaga tenaga medis dari puskesmas atau RSUD setempat untuk memantau dan memberikan pelayanan kepada warga sekolah atau madrasah, jika teridentifikasi adanya tanda-tanda Covid-19.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Pergunu, KH Asep Saifuddin Chalim menegaskan pentingnya kesiapan imunitas secara kesehatan, juga kekuatan imanitas secara kolektif maupun individual.
"New normal harus dipersiapkan secara maksimal oleh pemerintah, baik dari aspek kesehatan, maupun keimanan. Hal itu, bisa dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan dan terus berdoa kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan dan kesehatan, serta wabah segera diangkat oleh Allah SWT," terang pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Jawa Timur.
Pewarta: Kendi Setiawan
Editor: Abdullah Alawi
Terpopuler
1
Kolaborasi LD PBNU dan LTM PBNU Gelar Standardisasi Imam dan Khatib Jumat Angkatan Ke-4
2
LAZISNU Gelar Lomba dengan Total Hadiah Rp69 Juta, Ini Link Pendaftarannya
3
Cara Wudhu di Toilet agar Tidak Makruh
4
Gus Yahya Ceritakan Awal Mula Kiai Ali Maksum Merintis Pengajian Kitab di Pesantren Krapyak
5
Hukum Gugat Cerai Suami karena Nafkah Batin
6
Hukum Khatib Tidak Berwasiat Takwa dalam Khutbah Kedua
Terkini
Lihat Semua
