PP Fatayat NU Akan Beri Sanksi Anggotanya yang Ikut Temui Presiden Israel

Jakarta, NU Online

Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) menyesalkan tindakan dua anggotanya yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog beberapa waktu lalu.

"PP Fatayat NU menyesalkan adanya pertemuan yang dilakukan oleh lima aktivis muda NU dengan Presiden Israel (yang) melibatkan dua orang pengurus PP Fatayat NU," kata Ketua Umum PP Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah kepada NU Online, Selasa (16/7/2024).

PP Fatayat segera akan memberikan sanksi bagi kedua anggotanya itu yang saat ini menjabat sebagai Wakil Koordinator Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup serta Wakil Koordinator Bidang Media Informasi dan Litbang Fatayat NU.

"PP Fatayat NU selanjutnya akan melakukan penelusuran terkait dengan kasus ini dan akan memberikan sanksi organisasi kepada yang bersangkutan. Karena meskipun ini agenda personal telah memberikan dampak negatif yang sangat luas bagi organisasi NU (termasuk Fatayat) dan masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Margaret menganggap pertemuan kedua anggotanya dengan Presiden Israel adalah pertemuan secara individual, sehingga tidak ada kaitan apa pun dengan organisasi.

"Keikutsertaan dua orang tersebut dalam program Interfaith dialogue di Israel yang kemudian berkesempatan bertemu dengan Presiden Israel adalah murni kegiatan personal. Secara Kelembagaan, PP Fatayat NU tidak pernah tahu-menahu dengan kegiatan tersebut karena PP Fatayat NU tidak pernah mendapatkan undangan kegiatan tersebut," jelas Margaret.

Margaret mengatakan, PP Fatayat NU tidak pernah memberikan mandat dan izin kepada dua anggotanya untuk menjadi peserta dalam kegiatan tersebut.

"Karena yang bersangkutan tidak meminta izin dan memberikan konfirmasi sama sekali mengenai kegiatan tersebut. Hal ini tentu di luar kontrol organisasi Fatayat NU," ungkapnya.

Margaret meminta maaf terkait pertemuan dua anggotanya dengan Presiden Israel Isaac Herzog dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"PP Fatayat NU memohon maaf kepada seluruh warga Indonesia dan masyarakat dunia apabila telah mengakibatkan kegaduhan dan ketersinggungan dari sisi kemanusiaan universal sehubungan dengan adanya pertemuan tersebut," ujarnya.