Presiden Sarbumusi Ungkap Perubahan Iklim dan Geopolitik Jadi Tantangan Dunia Kerja

Jakarta, NU Online

Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin menyoroti perubahan besar yang tengah mewarnai dinamika ketenagakerjaan dunia.

Ia menjelaskan bahwa lanskap dunia kerja saat ini dipengaruhi oleh sejumlah tren global berskala besar atau megatrend, mulai dari perubahan iklim hingga ketegangan geopolitik antarnegara.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Sarbumusi di Hotel Ibis Style, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025).

“Mulai dari globalisasi, climate change, terutama climate change sangat mengubah lanskap situasi pekerjaan tradisional misalnya pertanian, peternakan karena mereka sangat tergantung dengan alam,” ujarnya.

Menurut Irham, perubahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi, tetapi juga pergeseran relasi dan kepentingan politik global yang kian dinamis.

Ia mengisahkan pengalamannya saat bergabung dengan International Labour Organization (ILO). Ketika itu, lembaga tersebut tengah merumuskan faktor-faktor besar yang membentuk masa depan ketenagakerjaan, termasuk aspek demografi. Namun, ia menilai ILO kurang mampu membaca cepatnya perubahan geopolitik global yang kemudian mempengaruhi struktur ekonomi dunia.

“Ketika saya masuk di ILO, ketika kami merumuskan megatren faktor-faktor besar yang mempengaruhi lanskap besar ketenagakerjaan termasuk demografi, saat itu kami (ILO) agak kecolongan, gagal membaca bahwa akan ada perubahan geopolitik yang terjadi secara global,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini ketegangan antarnegara tidak hanya terjadi dalam bentuk konflik militer, tetapi juga perang dagang yang berdampak langsung pada sektor industri dan tenaga kerja.

“Sekarang kita bisa melihat banyak sekali ketegangan-ketegangan global yang bukan hanya perang tetapi juga perang dagang. Dan kita hari ini sedang terpengaruh itu, terutama perang dingin dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mana Indonesia bersama negara-negara lain terdampak sekali,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Irham juga menyinggung meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya pada sektor formal. Kondisi ini, menurutnya, berkebalikan dengan rekomendasi ILO satu dekade lalu yang mendorong penguatan transisi pekerja dari sektor informal menuju sektor formal.

“Harapannya saat itu dunia bergerak secara pasti untuk memitigasi mereka yang berada di sektor informal menjadi sektor formal, tetapi ini pun gagal dibaca oleh organisasi internasional. Justru sekarang sektor-sektor formal sedang berguguran dan lebih mengarah ke sektor informal,” ungkapnya.

Ia mencontohkan munculnya gig economy atau pekerja lepas yang semakin banyak di Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan pergeseran struktur ketenagakerjaan nasional, di mana sektor padat karya yang dahulu menjadi tumpuan ekonomi kini menurun perannya.

Sebelumnya, Ketua DPP Sarbumusi Agung Prasetyo menyampaikan bahwa isu jaminan sosial bagi pekerja informal akan menjadi salah satu pembahasan utama dalam forum Mukernas II Sarbumusi.

“Isu Jaminan Sosial untuk pekerja informal yang sedang diperjuangkan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas juga isu yang akan di-highlight dalam Mukernas II ini,” jelasnya kepada NU Online pada Senin (27/10/2025).

Selain itu, isu Over Dimension Over Loading (ODOL) turut menjadi perhatian. DPR RI dan pemerintah telah menyepakati pembentukan Satuan Tugas (Satgas) ODOL untuk menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).