YLBHI: HAM Diabaikan, Warga yang Kritik Pemerintah Tak terlindungi

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyebut kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang saat ini semakin terpinggirkan, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap warga yang mengkritik pemerintah.

Sat diskusi bertajuk Menimbang Masa Depan HAM dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia di Outlier Cafe, Tanggerang Selatan, pada Jumat (11/4/2026), Isnur menyoroti absennya pembahasan HAM dalam pidato kenegaraan Presiden. Ia mempertanyakan komitmen negara terhadap prinsip dasar tersebut.

“Apakah ada satu kata dia (Presiden Prabowo Subianto) sebutkan soal HAM? Saya dengan berani. Tidak ada satu kata pun Prabowo bilang HAM dalam pidato kenegaraannya. Padahal itu pilar bernegara. Negara tuh hadir dengan perlindungan HAM. Terus masih mengharapkan presiden bicara lindungi HAM? Tidak pernah dibicara HAM,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi ini mencerminkan sikap abai yang semakin mengakar di masyarakat dan negara terhadap pelanggaran HAM. Ia menilai publik kini cenderung menormalisasi berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran.

 

“Kita tidak peduli HAM, karena apa? Kita ini menormalisasi kekejian, menormalisasi kekejaman, menormalisasi pelanggaran,” ucapnya.

 

Sebagai contoh, dia menyinggung kasus program makan bergizi gratis (MBG) yang menyebabkan ribuan siswa mengalami keracunan. Ia mengkritik minimnya respons publik atas peristiwa tersebut.

“MBG 9 ribu siswa lebih keracunan, negara ya semua cuek aja. Coba bayangkan satu anak Anda keracunan, Anda akan bersikap seperti apa? Deg-degan mati atau hidup,” katanya.

 

Isnur juga menyoroti penggunaan anggaran negara yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan publik. Menurutnya, dana desa dan anggaran pemerintah daerah justru terserap untuk program yang dipertanyakan urgensinya, sementara sektor lain terabaikan.

 

“Dana desa itu habis dikeruk untuk MBG. Tiba-tiba ada beli 25 ribu motor, tapi kaya yang bicara  beberapa orang aja,” ungkapnya.

Dia menilai dampak dari kebijakan tersebut berimbas pada hak-hak dasar masyarakat, mulai dari layanan kesehatan hingga kesejahteraan tenaga pendidik dan medis.

“Kita tidak sadar bahwa ternyata karena MBG ada banyak pelanggaran HAM yang lain. Pasien-pasien BPJS yang kemudian dikurangi, dicabut hak kesehatannya. Honor-honor guru yang kemudian tidak bisa terpenuhi. Dokter-dokter di rumah sakit di Nusa Tenggara Timur yang kemudian di PHK (pemutusan hubungan kerja),” tuturnya.

Isnur juga mengingatkan adanya potensi situasi ketakutan yang sistematis yang membuat masyarakat enggan bersuara.

“Jadi apa kalau gitu Republic of Fear atau skenario teror untuk kita buat takut berbicara, takut berekspresi itu sudah berhasil. Berhasil sampai level kalau perlu disiram air keras seperti Andrie Yunus berhasil membuat kita takut, membuat kita tidak berani demo lagi,” ucapnya.