AS Tak Berhak Nilai HAM Indonesia

Jakarta, NU Online

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak memiliki wewenang untuk menilai pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara lain termasuk Indonesia, berkaitan dengan laporan Deplu AS yang menyebut HAM di Indonesia masih buruk.

"Pemerintah AS sama sekali tidak memiliki wewenang moral untuk menilai ataupun berdiri sebagai juri bagi negara-negara lain termasuk Indonesia dalam masalah HAM, apalagi setelah kasus penyiksaan dan pelecehan di penjara Abu Ghraib di Irak," kata Juru Bicara Deplu Marty Natalegawa di Jakarta, Jumat.

Pada Februari 2004, Deplu AS mengeluarkan laporan berjudul Country Report on Human Rights Practices yang isinya menilai pelaksanaan HAM di berbagai negara. Laporan tersebut kemudian pada Mei 2004 disusul dengan laporan berjudul Supporting Human Rights and Democracy, US Record 2003-2004.

Laporan kedua itu bersifat melengkapi laporan pertamanya, tetapi lebih difokuskan pada penggambaran upaya yang telah ditempuh AS dalam kemajuan demokrasi dan HAM di 101 negara termasuk di Indonesia. "Seperti laporan pertama dan seperti biasanya, AS selalu menilai HAM di Indonesia masih buruk," katanya.

Marty juga menyesalkan, laporan yang mengesankan bahwa kemajuan HAM di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, adalah upaya dari AS. "Apapun kemajuan kita dalam bidang HAM dan demokrasi adalah upaya dari kita sendiri," katanya.

Marty menyebutkan, laporan tersebut memang memberikan kepuasan moral tersendiri bagi AS, dan anggapan bahwa apapun kemajuan HAM di 101 negara adalah karena usaha AS serta mengesankan AS sebagai penjunjung tinggi HAM  telah bertindak maksimal. "Tetapi dalam hal nyata AS tidak berada dalam posisi yang seharusnya menilai negara lain," katanya.

Sementara itu, soal  "advice" pemerintah AS untuk komunitasnya di Indonesia agar waspada terhadap kemungkinan serangan bom di Indonesia, Marty mengatakan, tidak menghalangi pemerintah AS untuk melindungi warganya dengan peringatan semacam itu.(mkf/an)