Warta
RUU PERKAWINAN
Besok, Kemenag Rapat Bahas Nikah Siri
NU Online · Ahad, 21 Februari 2010 | 08:10 WIB
Jakarta, NU Online
Ketidaksinkronan antara DPR dan Menteri Agama Suryadharma Ali soal RUU Nikah Siri membuat publik bingung. Untuk membahas masalah ini, Senin (22/2) besok, jajaran Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan rapat.
"Kita saat ini lagi konsentrasi untuk mendalami masalah ini. Besok kita akan melakukan pertemuan," kata Dirjen Bimas Islam Nazaruddin Umar di Jakarta, Ahad(21/2).<>
Nazaruddin menjelaskan, RUU Nikah Siri selama ini masih belum mendapatkan perhatian khusus dari Kemenag. Untuk menjawab berbagai kontroversi yang timbul di masyarakat, mulai besok akan difokuskan untuk dibahas mengenai nikah siri ini.
Setelah menjadi polemik di masyarakat kurang lebih satu minggu, Menag menyatakan bahwa RUU tersebut masih berupa wacana dan meminta agar wacana tersebut tidak lagi diperdebatkan. Menag juga menilai RUU yang diperdebatkan itu "tidak ada barangnya" dan belum masuk Prolgenas.
Pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan yang dibuat Menag sendiri dua hari sebelumnya, 16 Februari 2010. Menag membenarkan RUU itu telah masuk dalam Prolegnas.
Seperti diketahui, untuk bisa masuk Prolegnas prirotas 2010 (dibahas DPR), draf RUU harus disampaikan ke Sekretariat Negara untuk mendapat persetujuan dari Presiden. (min)
Ketidaksinkronan antara DPR dan Menteri Agama Suryadharma Ali soal RUU Nikah Siri membuat publik bingung. Untuk membahas masalah ini, Senin (22/2) besok, jajaran Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan rapat.
"Kita saat ini lagi konsentrasi untuk mendalami masalah ini. Besok kita akan melakukan pertemuan," kata Dirjen Bimas Islam Nazaruddin Umar di Jakarta, Ahad(21/2).<>
Nazaruddin menjelaskan, RUU Nikah Siri selama ini masih belum mendapatkan perhatian khusus dari Kemenag. Untuk menjawab berbagai kontroversi yang timbul di masyarakat, mulai besok akan difokuskan untuk dibahas mengenai nikah siri ini.
Setelah menjadi polemik di masyarakat kurang lebih satu minggu, Menag menyatakan bahwa RUU tersebut masih berupa wacana dan meminta agar wacana tersebut tidak lagi diperdebatkan. Menag juga menilai RUU yang diperdebatkan itu "tidak ada barangnya" dan belum masuk Prolgenas.
Pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan yang dibuat Menag sendiri dua hari sebelumnya, 16 Februari 2010. Menag membenarkan RUU itu telah masuk dalam Prolegnas.
Seperti diketahui, untuk bisa masuk Prolegnas prirotas 2010 (dibahas DPR), draf RUU harus disampaikan ke Sekretariat Negara untuk mendapat persetujuan dari Presiden. (min)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Ketum PBNU Respons Penetapan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
2
Setahun Berjalan, JPPI Nilai Program MBG Berhasil Perburuk Kualitas Pendidikan
3
Laras Faizati Tolak Replik Jaksa karena Tak Berdasar Fakta, Harap Hakim Jatuhkan Vonis Bebas
4
Langgar Hukum Internasional, Penculikan Presiden Venezuela oleh AS Jadi Ancaman Tatanan Global
5
Gus Mus: Umat Islam Bertanggung Jawab atas Baik Buruknya Indonesia
6
Bolehkah Janda Menikah Tanpa Wali? Ini Penjelasan Ulama Fiqih
Terkini
Lihat Semua
