Warta
Cegah Antrean Calon Haji, Menag Harus Buat Terobosan
NU Online · Selasa, 13 Juli 2010 | 11:44 WIB
Jakarta, NU Online
Menteri Agama Suryadharma Ali diminta melakukan terobosan untuk mencegah semakin meningkatnya antrean calon jamaah haji.
"Antrean calon jamaah haji sudah demikian panjang agar dapat segera terselesaikan, apakah dengan menambah kuota atau secara tegas melarang bagi mereka yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji berkali-kali," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam pidato pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2009-2010 di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Senin (12/7).<>
Dalam kesempatan itu, Marzuki juga menyinggung belum tuntasnya keputusan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sejak awal DPR berkeinginan BPIH segera diputuskan dalam rangka memberi kepastian bagi masyarakat tentang angka definitif yang diperlukan untuk ibadah haji.
"Komisi VIII DPR serius membahas kemungkinan penurunan biaya dengan pendekatan perhitungan yang paling rasional," tandas politisi Partai Demokrat ini.
Keinginan itu, lanjut Marzuki, dimaksudkan semata-mata untuk perbaikan pelayanan kepada jamaah haji dengan memperhitungkan beban operasional, termasuk perbandingan dengan biaya haji di negara-negara tetangga.
"Oleh karena itu, Pimpinan Dewan mendesak Komisi VIII dan pemerintah segera melakukan bahasan kembali, agar masalah ini cepat terselesaikan," pungkasnya. (min)
Menteri Agama Suryadharma Ali diminta melakukan terobosan untuk mencegah semakin meningkatnya antrean calon jamaah haji.
"Antrean calon jamaah haji sudah demikian panjang agar dapat segera terselesaikan, apakah dengan menambah kuota atau secara tegas melarang bagi mereka yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji berkali-kali," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam pidato pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2009-2010 di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Senin (12/7).<>
Dalam kesempatan itu, Marzuki juga menyinggung belum tuntasnya keputusan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sejak awal DPR berkeinginan BPIH segera diputuskan dalam rangka memberi kepastian bagi masyarakat tentang angka definitif yang diperlukan untuk ibadah haji.
"Komisi VIII DPR serius membahas kemungkinan penurunan biaya dengan pendekatan perhitungan yang paling rasional," tandas politisi Partai Demokrat ini.
Keinginan itu, lanjut Marzuki, dimaksudkan semata-mata untuk perbaikan pelayanan kepada jamaah haji dengan memperhitungkan beban operasional, termasuk perbandingan dengan biaya haji di negara-negara tetangga.
"Oleh karena itu, Pimpinan Dewan mendesak Komisi VIII dan pemerintah segera melakukan bahasan kembali, agar masalah ini cepat terselesaikan," pungkasnya. (min)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Hikmah Zakat Fitrah, Menyucikan Jiwa dan Menyempurnakan Ibadah
2
Kapan Lebaran 2026? Berikut Data Hilal 1 Syawal 1447 H oleh LF PBNU
3
Khutbah Jumat: Urgensi I’tikaf di Masjid 10 Malam Terakhir Ramadhan
4
Khutbah Jumat: Puasa, Al-Qur’an, dan 5 Ciri Orang Bertakwa
5
KPK Resmi Tahan Gus Yaqut atas Tuduhan Korupsi Kuota Haji
6
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Hadiri Siniar
Terkini
Lihat Semua
