Sejumlah partai koalisi mengecam keras keinginan PKB menempatkan ketua umumnya menjadi Menteri Agama. Sebab, posisi tersebut saat ini diisi sesama mitra koalisi, ketum PPP Suryadharma Ali.
"DPP PKB tidak mengusulkan Ketua Umum PKB menjadi Menteri Agama karena itu adalah hak prerogatif presiden," ujar Ketua DPP PKB, Marwan Jafar di Jakarta, Selasa (15/2).<<>br />
Mengenai sejumlah kader PKB yang mewacanakan hal tersebut, Marwan memakluminya. Marwan menuturkan hal tersebut adalah pandangan pribadi kader PKB.
"Itu adalah pandangan pribadi kader partai dan belum merupakan keputusan DPP PKB," terang Marwan.
Marwan berharap semua pihak tidak merespons isu tersebut berlebihan. Partai koalisi diharapkan memahami keputusan DPP PKB ketimbang statement sejumlah kadernya.
"Kita memahami sekali reshuffle merupakan hak prerogatif presiden," tutupnya.
PPP juga sudah meminta secara langsung agar PKB tidak berambisi merebut posisi Menteri Agama. PPP menantang PKB bersaing secara sehat. (ful)
Terpopuler
1
PWNU dan PCNU Se-DIY Tolak Politik Uang dalam Proses Muktamar NU
2
Lima Kelompok Ini Perlu Jadi Perhatian NU dalam Putusan Muktamar Ke-35 di Tambakberas
3
Data Terbaru Gempa M7,7 NTT: 54 Meninggal Dunia, 199 Luka-Luka, 9 Ribu Warga Mengungsi
4
RAPBN 2027 Dana Pendidikan Rp240 Triliun untuk MBG, JPPI: Jangan Pelintir Putusan MK
5
Iuran Lomba 17 Agustus: Gotong Royong atau Justru Bisa Jadi Judi? Ini Batas Hukumnya
6
Jelang Muktamar Ke-35 NU, PBNU Bakal Cek Kesiapan Lokasi dan Istighotsah Terbatas di Jombang pada 20 Agustus 2026
Terkini
Lihat Semua
