Januari 2009, BBM Mengikuti Harga Pasar

Jakarta, NU Online
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap sampai pada penghapusan subsidi merupakan konspirasi elit pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia.

Desember 2008 adalah batas akhir subsidi BBM yang dilakukan pemerintah dengan merujuk perjanjian pinjaman Indonesia pada Bank Dunia, dan pada Januari 2009 harga BBM di Indonesia akan mulai mengikuti harga pasar dunia.<>

“Perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia 4712-IND memberikan pagu pinjaman sebesar US$ 141 juta mewajibkan Indonesia tunduk pada Bank Dunia,” kata ekonom Tim Indonesia Bangkit Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Kamis (3/7).

Ia menambahkan perjanjian tersebut juga menegaskan pentingnya pemerintah untuk mendesak masyarakat agar menerima alasan kenaikan harga BBM dan sektor energi agar sesuai mekanisme pasar.

Perjanjian itu juga akan memaksa pemerintah menetapkan pasokan dan distribusi listrik di Jawa-Bali menurut harga komersial.

Dengan demikian merujuk pada perjanjian tersebut dan sesuai dengan Letter of Intent (LoI) IMF-Indonesia 1999, anjuran USAID 2001, nasihat ADB, maka harga BBM dan listrik Jawa Bali akan tunduk pada hukum permintaan dan penawaran (mekanisme pasar).

Hal ini akan memberi dampak yang luar biasa karena bukan saja akan terjadi ledakan kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga kesenjangan sosial akan makin menganga. Ketahanan ekonomi Indonesia pun akan semakin rapuh baik dari segi penyediaan kebutuhan maupun dari segi stabilisasi.

Ia menyatakan apa yang akan dilakukan pemerintah Yudhoyono-Kalla ini justru bertentangan dengan UUD'45, khususnya Pasal 23 Ayat 1, 27,31, 33 dan 34. Pemerintah sebaiknya tidak mengutamakan tekanan lembaga-lembaga internasional dan sebaiknya memprioritaskan kepentingan masyarakat.

“Jika pemerintah memaksakan kehendaknya, ini akan menjadi badai sosial-ekonomi-politik,” katanya. ”Badai ini yang bisa menjadi katalisator instabilitas di Tanah Air.” (SH/nam)