JK: Kerusuhan Mbah Priok Karena Kesalahan Komunikasi

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla menilai kerusuhan yang terjadi di makam Mbah Priok beberapa waktu lalu disebabkan kesalahan komunikasi dan sosialisasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan warga.

"Kalau tidak ada kesalahan komunikasi dan sosialisasi, pasti tidak akan ada bentrokan antara warga dengan Satuan Polisi Pamong Praja", kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla, ketika menyerahkan hasil tim investigasi kemanusiaan PMI masalah Priok kepada Gubernur DKI Jakarta, Jakarta, Jum'at (14/5).<>

Menurut Kalla, kalau tidak ada kesalahan komunikasi dan sosialisasi, bentrokan antara warga dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merugikan semua pihak tidak akan terjadi.

"Pemerintah Provinsi DKI harus meningkatkan fungsi koordinasi, komunikasi dan informasi secara berjenjang dalam melaksanakan tugas yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat melalui sosialisasi yang tepat dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan UU yang berlaku", katanya.

Hal serupa juga dikatakan Ketua Tim Investigasi PMI, Ulla Nuchrawaty, penyebab jatuhnya korban dalam bentrokan tersebut tidak terlepas dari beberapa kesalahan kedua belah pihak, yakni PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Pemerintah Daerah dan aparat yang kurang melakukan sosialisasi tentang rencana untuk tetap memelihara makam.

Menurutnya, kekerasan itu menimbulkan luka fisik dan kerugian material yang dirasakan oleh sejumlah warga dan pemerintah DKI Jakarta.

"Dalam kekerasan itu, menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan 231 korban luka yang terdiri dari 112 personil Satpol PP, 26 personil Polri, 90 masyarakat dan 20 diantaranya adalah anak-anak," katanya.

Mengenai seluruh korban akibat kekerasan itu, katanya, wajib mendapat santunan dan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah khusunya Pemprov DKI Jakarta.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan pihaknya meminta kepada PMI untuk melakukan kajian dan meneliti kasus Priok secara obyektif.

"Kami yakin dan percaya PMI adalah lembaga kemanusiaan yang netral dan punya landasan serta prinsip kerja yang mengedepankan pendekatan kemanusian tersebut," katanya.

Sepuluh hari kedepan, kata gubernur, pihaknya akan memberikan pengumuman format santunan kepada seluruh korban termasuk didalamnya dalam bentuk biaya bagi mereka yang masih melakukan pendidikan. (ant)