Ketua LPKNU : Galakkan Pesantren Siaga Bencana

Bandung, NU Online
Bencana yang datang di Indonesia secara bertubi-tubi telah menimbulkan korban dengan jumlah yang luar biasa besarnya seperti yang terjadi di Aceh, Pengandaran Jogja dan lainnya. Besarnya korban tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidaksiapan masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana.

Upaya untuk menghadapi bencana tersebut harus dilakukan oleh semua fihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketua Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPKNU) Dr. Syahrizal Syarif PhD. mengungkapkan bahwa masyarakat atau komunitas memiliki peranan penting dalam mengantisipasi dan menangani terjadinya bencana.

Nahdlatul Ulama yang memiliki banyak pesantren yang merupakan sumber rujukan masyarakat dalam berbagai hal bisa juga berperan dalam mengantisipasi terjadinya bencana. “Makanya sekarang harus digalakkan pesantren siaga bencana,” tandasnya dalam acara workshop Penanganan Bencana Berbasis Pesantren yang diselenggarakan oleh LPKNU di Bandung, Rabu.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua PBNU HM Rozy Munir. Pesantren yang memiliki kohesifitas dan jaringan luas di seluruh Indonesia merupakan modal penting yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi terjadinya bencana.

Sementara itu wakil rektor ITB bidang pendidikan Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI mengungkapkan bahwa kondisi  alam Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Karena itu kehidupan masyarakat harus dibangun dengan budaya hidup dengan bencana seperti gempa.

Ia mencontohkan negara Jepang yang sangat sering terjadi gempa dan masyarakat disana sejak usia dini sudah dikenalkan bagaimana menyelamatkan diri ketika terjadi gempa yang bisa datang sewaktu-waktu. Pemerintah juga telah mensosialisasikan standard prosedur yang harus dilakukan oleh penduduk ketika terjadi bencana seperti tsunami sehingga bisa meminimalisir jumlah korban.

Lemahnya kesadaran terhadap bencana juga diakui oleh wakil gubernur Jabar H. Nu’man Abdul Hakim yang membuka acara tersebut. Mantan aktifis PMII tersebut menceritakan saat terjadi gempa yang mengguncang Jakarta beberapa waktu lalu. Saat itu, ia sedang berada di gedung DPR RI. “Ada gempa, orang-orang malah lari ke lift, bukannya ke tangga darurat. Mereka tidak tahu protapnya (prosedur tetap) bagaimana kalau ada bencana,” tandasnya.

Kondisi yang terjadi di kalangan elit Indonesia ini tentu menimbulkan pertanyaan yang menggelitik. Jika elitnya saja tidak faham bagaimana menghadapi bencana, bagaimana dengan rakyatnya?

Banyak masalah yang belum terselesaikan dalam mengantisipasi terjadinya bencana di Indonesia. Banyak daeah yang belum memiliki peta rawan bencana, siapa yang berhak mengumumkan akan terjadinya suatu bencana sampai dengan masalah dana untuk mengatasi bencana.

Beberapa daerah yang sudah memiliki peta rawan bencana adalah Malang dan Jakarta. Sementara Padang sudah membuat perda untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang diantara isinya adalah saat terjadi tsunami, gedung bertingkat tiga ke atas menjadi milik publik yang bisa diakses siapa saja sehingga setiap orang bisa berlindung disana dan radio-radio lokal dibawah koordinasi pemerintah.

Workshop kali ini merupakan rangkaian awal dari upaya mempersiapkan pesantren di daerah rawan bencana agar bisa membantu mulai dari mengantisipasi sampai dengan penanganan pasca bencana. Tiga pesantren yang masing-masing mewakili daerah rawan bencana, PP Nurul Islam Jember berkaitan dengan tsunami dan longsor, PP Darussalam Magelang berkaitan dengan gunung meletus dan PP Assidiqiyah Jakarta berkaitan dengan banjir dan kebakaran. Sejumlah badan otonom dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan bencana juga terlibat dalam acara tersebut. (mkf)