Majelis Konghucu Tolak Pencabutan UU Penodaan Agama
NU Online · Kamis, 11 Februari 2010 | 02:39 WIB
Sekretaris Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin) Uung Sendana mengatakan, UU Penodaan Agama jangan dicabut sebelum adanya UU baru yang benar-benar bisa menghargai keberadaan agama-agama minoritas di Tanah Air.
"Kami menolak pencabutan UU Penodaan Agama sebelum diterbitkan undang-undang baru yang menghargai hak-hak agama yang jumlah pemeluknya sedikit," kata Uung dalam sidang uji materi UU Penodaan Agama No 1/PNPS/1965 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (10/2).<>
Uung menegaskan, tanpa adanya UU yang mengatur penodaan agama, maka pihak yang akan paling menderita adalah para penganut agama yang jumlahnya kurang banyak dibandingkan dengan sejumlah agama lain yang memiliki jumlah penganut lebih besar. Selain itu, pihaknya juga mencemaskan akan timbulnya tindakan anarkisme dan konflik horizontal antarwarga masyarakat serta berpotensi memunculkan tindakan penodaan terhadap agama-agama minoritas.
Untuk itu, Matakin mendesak aparat pemerintah agar dapat lebih tegas dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku perusak yang menimbulkan aksi anarkis dan konflik horizontal tersebut. Ia juga mengutarakan harapannya agar setiap ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah benar-benar peduli terhadap keadilan dan kesetaraan tanpa membeda-bedakan antaragama.
"Setiap pemeluk agama tidak boleh dibeda-bedakan," katanya. (min)
Terpopuler
1
Luhut Binsar Pandjaitan Sambangi PBNU, Bahas Kondisi Bangsa dan Perekonomian Indonesia
2
Kemenag Buka Empat Program Bantuan Pesantren, Pendaftaran hingga 15 November
3
Prabowo Akan Cari Wapres Pengganti Gibran Setelah Kunjungan dari China
4
Demonstrasi di Yogyakarta, Perempuan Alumnus UGM Alami Retak Tulang Tengkorak
5
NU Care-LAZISNU Kalbar Salurkan 1.000 Bibit Matoa untuk Bantu Pulihkan Lingkungan Pascakarhutla
6
MPR Gelar Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember
Terkini
Lihat Semua