Malapetaka akan Timbul Jika Islam Dijadikan Alat Politik dan Kekuasaan

Jakarta, NU Online
Gus Dur berpendapat bahwa jika Islam dikaitkan dengan politik dan kekuasaan, akan menjadi malapetaka bagi suatu bangsa atau kaum. Namun demikian Islam akan menjadi sumber inspirasi bagi masalah keadilah, kemakmuran, kedaulatan hukum dan lainnya.

Hal tersebut diungkapkan dalam acara buka bersama yang diselenggarakan oleh DPP PKB bersama dengan Dhani Dewa di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Rabu (19/10). Hadir dalam acara tersebut para anggota DPR RI FKB serta sejumlah artis yang memenuhi Puri Agung Sahid Jaya.

Mantan ketua umum PBNU tersebut juga mengutip ayat Qur’an yang menyatakan bahwa manusia memang diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Jadi perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. “Semuanya harus berpegang pada tali Allah, tidak terpisah-pisah. Yang tak boleh kan berantemnya,” imbuhnya.

Dalam dialog yang dihadiri oleh Jalaluddin Rahmat, Dhani Dewa dan Emha Ainun Najib tersebut Gus Dur juga menerangkan bahwa yang dimaksud dengan musyrik adalah mereka yang tidak bertuhan, yang menyekutukan tuhan sedangkan Kristen dan Yahudi oleh Qur’an dikatakan sebagai Ahlul Kitab. “Al Qur’an tidak pernah mengatakan Kristen dan Yahudi sebagai tak bertuhan. Banyak orang tak faham Qur’an,” tandasnya.

Pemaknaan terhadap ayat “Orang-orang Kristen dan Yahudi tidak akan ridho kepadamu Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka” juga perlu dirubah. “Ini kan biasa dalam kehidupan beragama. Tak ada artinya apa-apa. Kalau orang Kristen ridho, itu bukan beragama, tidak masalah, kita saja belum tentu ridho sama istri kita,” tuturnya.

Sementara itu Kang Jalal, panggilan akrab Jalaluddin Rahmad menjelaskan bahwa banyak para penganut agama Islam yang sangat rajin menjalankan ajaran-ajaran Islam. Mereka melakukan sholat dan ritual keagamaan lainnya dengan baik. Namun demikian, banyak diantara mereka yang tidak mau menerima adanya perbedaan dan tak segan-segan melakukan kekerasan. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan tidak boleh ada pemaksaan kebenaran menurut satu kelompok pada fihak lainnya.(mkf)