MUI Sayangkan Larangan Bercadar di Prancis

Jakarta, NU Online
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma`ruf Amin, menyayangkan adanya larangan bercadar dimuka umum bagi perempuan Muslim yang diberlakukan Pemerintah Prancis. "Kita meyayangkan masih ada larangan itu dalam suasana kebebasan beragama dan kebebasan hak asasi manusia (HAM) seperti saat ini," katanya di Jakarta, Rabu (15/9).

Ma`ruf menyatakan, seharusnya Pemerintah Prancis tidak perlu menetapkan larangan bagi perempuan Muslim untuk mengenakan cadar, burka atau nikab karena selain nilai religius, pemakaian cadar tersebut juga mengandung nilai kultural.
/>
Pengambilan suara (voting) oleh Senat Prancis yang dilakukan Rabu (15/9) pagi telah meloloskan undang-undang UU yang melarang penggunaan pakaian tersebut di tempat umum yang meliputi juga jalan-jalan, pasar, usaha bisnis non-pemerintah serta tempat hiburan, tidak terbatas hanya di bangunan-bangunan pemerintahan.

Sebelumnya, Majelis Nasional Prancis meloloskan UU tersebut pada bulan Juli dengan 335 suara berbanding satu suara yang menentang.

Alasan dikeluarkannya UU yang didukung pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy itu adalah untuk melindungi para perempuan Muslim dari pemaksaan penggunaan burka atau nikab.

Terhadap larangan semacam itu, MUI disebut Ma`ruf akan melakukan rapat untuk menentukan sikap resmi termasuk kemungkinan mengirimkan surat keberatan terhadap pemerintah Prancis.

"Akan kita bahas dulu, apakah perlu dikirimkan surat keberatan," kata Ma`ruf.

Ia belum dapat menentukan kapan rapat tersebut dapat dilakukan karena masih dalam suasana libur Lebaran sehingga belum semua pengurus MUI dapat berkumpul.

Namun, Ma`ruf menegaskan bahwa ia menyayangkan adanya larangan semacam itu terutama di negeri maju seperti Prancis yang menjunjung tinggi kebebasan HAM dan seharusnya termasuk hak beribadah.(min)