NU Desak Pemerintah Selesaikan RUU Penanganan Bencana

Jakarta, NU Online
Dua tahun sudah gelombang pasang tsunami menerjang Aceh. Namun demikian, bencana alam yang memorak-porandakan Tanah Rencong itu masih menyisakan sejumlah persoalan. Rancangan Undang-undang Penanganan Bencana (RUU PB) pun sudah dibahas, namun hingga saat ini belum selesai juga.

Karenanya, Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar seminar bertajuk “Menggagas Konsep Ideal Penanggulangan Bencana Melalui Percepatan Proses Penyelesaian RUU Penanganan Bencana, Berkaca pada Pengalaman Pemulihan Aceh”. Dalam acara yang akan diselenggarakan pada Kamis, 28 Desember mendatang di Gedung PBNU itu, akan didesak pula upaya penyelesaian pembahasan RUU PB.

“Janjinya kan Nopember (2006: Red) ini akan selesai. Tapi sampai sekarang belum selesai juga,” kata Project Manager Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) NU Avianto Muhtadi yang juga Ketua Panitia acara tersebut kepada NU Online di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (26/12)

Dalam RUU tersebut, kata Avin--begitu panggilan akrab Avianto Muhtadi--, juga masih terdapat kelemahan sehingga sangat memerlukan penyempurnaan. Di antaranya adalah tentang proses rehabilitasi dan pemulihan serta badan khusus yang secara operasional menangani bencana alam.

Menurut Avin, dalam draft RUU PB terdiri dari XIII Bab dan 79 Pasal, antara lain mengatur tentang keputusan pemerintah atas status darurat bencana berdasarkan tingkatannya, posko penanggulangan bencana akan bereaksi cepat untuk melakukan tindakan evakuasi, penyelamatan korban dan jika diperlukan posko dapat meminta bantuan sumber daya negara yang ada termasuk TNI, Polri, PMI, LSM, organisasi kemasyarakatan, BUMN dan pihak asing dalam suatu komando.

Tentang badan khusus yang secara operasional menangani bencana alam, imbuhnya, memang dirasa sangat diperlukan. Karena, badan khusus itu sama sekali berbeda tugas dan perannya dengan Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi seperti yang sudah ada saat ini. “Bakornas itu sifatnya koordinasi, nggak ngurusin penaggulangan bencana secara operasional,” tandasnya.

Seminar tentang penanggulangan bencana alam yang merupakan hasil kerja sama CBDRM NU dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat itu akan dihadiri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi. Irwandi Yusuf, calon gubernur yang unggul dalam Pilkada NAD beberapa waktu lalu dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar akan hadir pula ada acara tersebut.

Istighotsah dan tahlil untuk korban tsunami

Sementara itu, besok (27/12) malam, Pimpinan Pusat (PP) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) akan menggelar pembacaan istighotsah dan tahlil. Acara yang akan dilaksanakan di halaman Kantor PBNU itu juga merupakan bagian dari peringatan dua tahun bencana alam yang menelan ratusan ribu korban jiwa tersebut.

“Ini (istighotsah dan tahlil: Red) juga merupakan bagian dari cara kami (NU: Red) dalam memeringati bencana alam dahsyat itu, sekaligus juga bentuk penghormatan terhadap para korban,” terang Sekretaris Jenderal PP LDNU Khoirul Huda Ba’asyir kepada NU Online. (rif)