Pemerintah dan DPR Peras Rakyat

Jakarta, NU Online
Naiknya anggaran Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) berikut DPR dengan dalih dana operasional sementara subsidi bagi rakyat dicabut, membuktikan bahwa pemerintah dan DPR tidak mempunyai nurani dan etika negarawan. Pemerintah dan DPR malah bersekongkol memeras dan merampok uang rakyat dan negara.

Hal itu dikemukakan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit seperti dikutip Pembaruan di Jakarta, Kamis (27/10) berkaitan dengan naiknya anggaran Presiden dan Wapres lebih dari 50 persen berikut tunjangan DPR sebesar Rp 10 juta. Menurut Arbi Sanit, kalau pemerintah dan DPR benar-benar peduli nasib rakyat dan kondisi keuangan negara, seharusnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2006 yang rencananya disahkan di DPR Jumat (28/10), ditunda lalu direvisi kembali.

Kalau memang Presiden kaget dengan naiknya anggaran di Istana sampai 50 persen lebih, mestinya ada niat meninjau atau merevisinya dengan menunda RAPBN 2006 tersebut. ''Kalau mengaku kaget, tetapi jalan terus dengan anggaran yang begitu wah itu, artinya percuma saja, hanya pura-pura kaget seolah-olah mau peduli rakyat, padahal sebaliknya memeras rakyat demi kekuasaan,'' tegas Arbi.

Sangat ironi kata Arbi, pemerintah nekat menaikkan harga BBM meskipun tahu risikonya mencekik rakyat dengan dalih menyelamatkan keuangan negara. Tetapi di sisi lain, pemerintah dan DPR justru menaikkan anggaran untuk fasilitas yang lebih mewah.

Persekongkolan pemerintah dan DPR tersebut kata Arbi, menunjukkan bahwa sudah tidak ada nurani dan sikap negarawan yang dimiliki para pemimpin bangsa ini. Kalau saja para elit bangsa ini peduli rakyat, seharusnya anggaran yang terbatas itu dialihkan untuk rakyat yang lemah, lalu dilakukan langkah konkrit penghematan.

''Di mana rasa keadilannya, kalau 80 persen anggaran digunakan untuk fasilitas kemewahan birokrasi pemerintahan dan pejabat negara lainnya, sementara untuk kepentingan rakyat hanya 20 persen saja. Orang-orang yang berkuasa atas nama negara justru menikmati fasilitas mewah sementara, rakyat justru dibebani untuk membayar utang dan menyelamatkan defisit keuangan negara,'' ujarnya.

Dikatakan, banyak sekali penghematan bisa dilakukan dalam negara supaya dialihkan ke rakyat. Carter atau pembelian pesawat terbang kepresidenan misalnya, apa urusannya fasilitas itu dibeli dalam kondisi keuangan negara seperti ini, negara kere seperti ini, kok malah beli pesawat,'' ujarnya.

Rasio logika yang digunakan dalam penyusunan RAPBN 2006 ini kata Arbi lebih dominan menggunakan logika penguasa, rezim dan sama sekali bukan negarawan atau kerakyatan. Lebih celaka lagi, DPR yang seharusnya berada di pihak sebagai pembela rakyat, malah berpikir sama dengan penguasa dengan berdalih anggaran mereka perlu dinaikkan untuk dana operasional.

Perubahan anggaran itu kata Arbi bisa dilakukan dengan menghentikan seluruh pembelian mobil dinas mewah, pemasangan AC, renovasi gedung dan perjalanan dinas terutama ke luar negeri dibatalkan atau diminimalkan. Selanjutnya anggaran dialihkan untuk kepentingan rakyat banyak dengan pembangunan jalan-jalan di pedesaan, jembatan putus, pengairan daerah kering, sumur-sumur bor yang bisa dipakai airnya oleh petani, alat transportasi terutama daerah Timur dibenahi, fasilitas buat nelayan dibangun.(sp/cih)