Pemerintah Diminta Implementasikan Hasil Evaluasi Haji
NU Online · Selasa, 1 Februari 2011 | 07:33 WIB
Pemerintah diminta mengimplementasikan hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun 2010 secara cepat dan tepat. Sehingga diharapkan pelaksanaan dan pelayanan ibadah haji pada 2011 dan tahun-tahun mendatang, lebih baik.
Selain itu, pemerintah juga didesak untuk segera menyelenggarakan tender penerbangan haji. Dengan mempercepat tender, diharapkan biaya penerbangan--yang selama ini mencapai 52 persen dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)--bisa ditekan.<>
Demikian dinyatakan anggota Komisi VIII DPR Zainun Ahmadi di Jakarta, Selasa (1/2). Menurut Zainun, semua hasil pelaksanaan penyelenggaraaan ibadah haji bergantung manajemen dan kepemimpinan. "DPR dan pemerintah sepakat tahun ini ditender, tapi harus cepat karena sudah Februari. Sebab, penerbangan juga tidak bisa mendadak," katanya.
Mengenai pemondokan, Zainun berharap, jarak pemondokan jamaah haji Indonesia bisa lebih dekat dengan Masjidil Haram, Makkah, ataupun Masjid Nabawi, Madinah. Dalam hal ini, ia menyarankan pemerintah untuk mencontoh Malaysia.
Menurutnya, penyewaan pemondokan bagi jamaah haji Malaysia dilakukan dalam masa kontrak selama lima tahun. Cara tersebut dinilai efektif untuk menghindari persaingan ketat antarnegara dalam memperoleh pemondokan terdekat dari kedua masjid tersebut. (ful)
Terpopuler
1
PWNU dan PCNU Se-DIY Tolak Politik Uang dalam Proses Muktamar NU
2
Lima Kelompok Ini Perlu Jadi Perhatian NU dalam Putusan Muktamar Ke-35 di Tambakberas
3
Data Terbaru Gempa M7,7 NTT: 54 Meninggal Dunia, 199 Luka-Luka, 9 Ribu Warga Mengungsi
4
Khutbah Jumat: Memasuki Bulan Maulid, Sudahkah Kita Meneladani Akhlak Rasulullah?
5
RAPBN 2027 Dana Pendidikan Rp240 Triliun untuk MBG, JPPI: Jangan Pelintir Putusan MK
6
Iuran Lomba 17 Agustus: Gotong Royong atau Justru Bisa Jadi Judi? Ini Batas Hukumnya
Terkini
Lihat Semua
