Jakarta, NU Online
Rapat konsultasi mengenai penetapan jumlah komisi di DPR sedang berlangsung. Fraksi PKB mengusulkan agar komisi ditambah menjadi 13.
"Idealnya 13 komisi di DPR. PKB mengusulkan 13 komisi," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/10).<>
Menurut Muhaimin, penambahan komisi dimaksudkan agar ada tambahan waktu untuk mendiskusikan Undang-undang.
"Jadi tidak ada lagi kasus ada keterbatasan waktu bertemu dengan lembaga atau pemerintah. Ini usulan pimpinan, keputusannya nanti di rapat konsultasi hari ini," tutur Muhaimin.
Muhaimin menuturkan, 13 komisi itu di antaranya melingkupi ranah politik, hukum, industri, perdagangan, energi, dan keuangan. Terkait berapa komisi yang akan dikuasai FPKB, ia mengaku belum tahu.
"Azas proporsional saja. Itu belum dibicarakan lebih lanjut. Satu ketua dan tiga wakil di komisi," tandasnya. (min)
Rapat konsultasi mengenai penetapan jumlah komisi di DPR sedang berlangsung. Fraksi PKB mengusulkan agar komisi ditambah menjadi 13.
"Idealnya 13 komisi di DPR. PKB mengusulkan 13 komisi," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/10).<>
Menurut Muhaimin, penambahan komisi dimaksudkan agar ada tambahan waktu untuk mendiskusikan Undang-undang.
"Jadi tidak ada lagi kasus ada keterbatasan waktu bertemu dengan lembaga atau pemerintah. Ini usulan pimpinan, keputusannya nanti di rapat konsultasi hari ini," tutur Muhaimin.
Muhaimin menuturkan, 13 komisi itu di antaranya melingkupi ranah politik, hukum, industri, perdagangan, energi, dan keuangan. Terkait berapa komisi yang akan dikuasai FPKB, ia mengaku belum tahu.
"Azas proporsional saja. Itu belum dibicarakan lebih lanjut. Satu ketua dan tiga wakil di komisi," tandasnya. (min)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Diduga Tertipu Program MBG, 13 Pengasuh Pesantren Minta Pendampingan ke LBH Ansor
2
Khutbah Jumat: Allah Tidak Membebani Hamba di Luar Batas Kemampuannya
3
Respons Wacana Penutupan Prodi yang Dinilai Tak Relevan, LPTNU Tekankan Kebijakan Komprehensif
4
KPAI Desak Proses Hukum Tegas Kekerasan Seksual terhadap 17 Santri di Ciawi Bogor
5
Perlintasan Liar Dikelola Ormas, Dirut KAI: Tidak Memenuhi Syarat, Kami Tutup
6
Hari Buruh 2026: Prabowo Wacanakan Penurunan Potongan Aplikator Ojol hingga di Bawah 10 Persen
Terkini
Lihat Semua
