PP Lakpesdam Soroti Rencana Kenaikan Gaji 8000 Pejabat

Jakarta, NU Online
Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU mengadakan kajian khusus tentang dampak kebijakan fiskal dan moneter 2011, terutama terkait rencana kenaikan gaji 8000 pejabat, menyusul pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengeluh belum naik gaji selama tujuh tahun terakhir.

PP Lakpesdam akan membahas persoalan ini pada Jum’at (4/2) besok di Jakarta bersama 20 orang dari jaingan CSO seperti Seknas Fitra, Asspuk, P3M, Prakarsa, IHCS, PKM, LAPAM, Lakpesdam Society, KNPA, PP LP Ma’arif NU, PP Fatayat NU, NU Online, TAF, serta 10 orang Jurnalis dari Detik.com, Kompas, Tempo, Seputar Indonesia, SCTV, Media Indonesia, Jawa pos dan Vivanews.<>

Diskusi menghadirkan dua pakar, Yanuar Rizki (Pengamat Ekonomi) yang akan membincang Kebijakan Moneter 2011 dan Dampaknya Bagi Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin dan Yuna Farhan (Seknas Fitra) yang Kebijakan Fiskal 2011 dan Dampaknya Bagi Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin.

Diskusi ini ingin memberikan gambaran makro dan mikro tentang dampak kebijakan fiskal dan moneter 2011, terutama terkait rencana kenaikan gaji 8000 pejabat terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan dasar bagi masyarakat miskin di daerah-daerah. Melalui diskusi ini PP Lakpesdam juga ingin memperkuat wacana dan keberpihakan terhadap gerakan penanggulangan kemiskinan melalui APBN untuk rakyat, baik secara langsung maupun melalui media.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan diskusi ini adalah penguatan wacana peserta tentang isu penanggulangan kemiskinan dan kampanye media tentang isu kemiskinan. Demikian dalam ToR diskusi yang diterima NU Online. (nam)