PPP Tegaskan Kembali Percepat Muktamar

Pontianak, NU Online
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suryadharma Ali, kembali menegaskan percepatan Muktamar PPP dimaksudkan agar partainya memiliki waktu yang cukup untuk konsolidasi internal menghadapi Pemilu 2014. Suryadharma mengemukakan percepatan muktamar merupakan ide dari pengurus-pengurus DPP PPP. Muktamar PPP seharusnya berlangsung Februari 2012, namun dipercepat menjadi sekitar pertengahan 2011. Waktu dan tempat pastinya masih akan ditentukan dalam Mukernas PPP.

Percepatan Muktamar PPP dimaksudkan agar partainya memiliki waktu yang cukup untuk konsolidasi internal menghadapi Pemilu 2014. Demikian dinyatakan Suryadharma pada Musyawarah Wilayah PPP Kalimantan Barat di Pontianak Convention Center (PCC), Jum'at (18/3).
gt;
Percepatan muktamar secara otomatis akan mempengaruhi agenda DPW, DPC dan PAC serta pengurus ranting PPP. Seluruh tingkat kepengurusan di daerah juga harus mempercepat musyawarah dengan agenda menyusun program kerja dan melakukan kaderisasi.

Suryadharma mengatakan, percepatan konsolidasi dengan agenda penyusunan program kerja dan kaderisasi pengurus di seluruh jajaran PPP sangat penting mengingat perolehan suara PPP dalam beberapa kali pemilu mengalami penurunan.

Perolehan suara dan kursi PPP di DPR RI, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten dan kota pada Pemilu 2009 mengalami penurunan. "Seluruh jajaran PPP harus bekerja keras dan mempercepat konsolidasi untuk menghadapi pemilu mendatang," katanya.

Dia menyatakan optimistis PPP akan mampu memperbaiki perolehan suara pada pemilu mendatang. "Saya tidak sependapat dengan pendapat pengamat bahwa parpol yang berbasis massa agama Islam tidak akan laku. Itu pandangan sesat," katanya.

Memang pandangan itu berdasarkan fakta-fakta hasil beberapa kali pemilu terakhir. "Tetapi yakinlah bahwa penurunan itu bukan karena azas Islam, namun semata-mata karena persoalan organisasi," katanya.

Karena itu, kata Suryadharma, PPP tidak akan meninggalkan azas Islam. Justru PPP akan tetap menggunakan azas Islam sebagai kekuatan dalam mengembangkan demokrasi yang santun dan beradab. (ful)