Sukabumi, NU Online
Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia optimis biodesel B100 bisa diproduksi massal oleh pemerintah. Hal itu karena Indonesia memiliki banyak nabati yang bisa diolah menjadi bahan bakar.
Kepala Seksi Teknis dan Jasa Penelitian pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kementan RI, Syamsudin, mengatakan beberapa waktu yang lalu pemerintah telah membuat kebijakan mengganti bahan bakar berbasis fosil. Misalnya, B20 yang telah digunakan sejak beberapa bulan terakhir oleh masyarakat.
B20 kata dia, terdiri dari 80 persen bio solar dan 20 persen nabati, ia optimis kedepan pemerintah bisa mewujudkan penggunaan B100 sebagai bahan bakar alternatif masyarakat sebab di Indonesia hampir semua bahan penghasil bio diesel tumbuh.
“Kemudian baru baru ini Kementerian ESDM telah meluncurkan B30, yaitu 70 persen bahan nabati 30 persennya solar,” kata Syamsudin di sela-sela kegiatan Pertemuan Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) di Wisata Agro di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jum’at (5/7).
Sementara B100 ujar dia, seluruh bahan bakarnya dari bahan nabati yang tumbuh di Indonesia seperti kemiri sunan, kelapa sawit dan karet. Kementan dalam hal ini memiliki tugas memanfaatkan bahan tanaman atau bahan nabati untuk diolah menjadi bahan siap pakai.
“Selain karet, sawit dan kemiri sunan masih banyak tumbuhan yang bisa diolah,” tuturnya.
Kendala yang dihadapi mengapa belum diproduksi massal, menurut Syamsudin, karena belum memiliki regulasi yang kuat seperti undang-undang atau aturan lain yang berlaku. Upaya itu penting agar penggunaannya tidak ilegal.
Selama ini hasil produksi yang dilakukannya baru digunakan oleh internal Kementan, dan akan terus dikembangkan sehingga bisa menjadi bahan bakar alternatif. Selain itu terdapat kampanye hitam dari negara luar bahwa B100 merusak lingkungan.
“Makanya kedepan Pemerintah harus mengembangkan bahan-bahan bakar berbasis nabati dan paling menjanjikan adalah kemiri sunan. Kemiri sunan itu kian bukan bahan pangan, hidup di daerah terpencil,” tuturnya.
Selanjutnya, jika ingin segera terwujud mengenai bahan bakar B100 maka harus ada keinginan kuat dari para pimpinan berbagai lembaga negara. Selama ini, b100 masih menjadi produk politis yang hanya diwacanakan melalui kampanye politik.
“Kedepannya harus menjadi sesuatu yang prioritas bukan jualan politis sesaat, strategi pembangunan ke depan yang agraris, yang potensial. Siapapun pemimpinya ini harus jalan, ini tidak bisa lima tahunan,” ujarnya.
Untuk menunjang hal tersebut, lanjut Syamsudin, harus segera dipersiapkan sarana prasarana, infrastruktur, agar keinginan tersebut benar benar terwujud. Jadi bahan bakar yang akan digunakan oleh masyarakat bukan dari negara luar melainkan hasil produksi sendiri dari bumi Indonesia (Abdul Rahman Ahdori/Abdullah Alawi)
