Nasional

Feri Amsari Kritik Pengesahan UU Perampasan Aset: Cacat Proses dan Substansi

NU Online  ·  Jumat, 20 November 2026 | 18:00 WIB

Feri Amsari Kritik Pengesahan UU Perampasan Aset: Cacat Proses dan Substansi

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari. (Foto: tangkapan layar YouTube Dirty Vote)

Jakarta, NU Online

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026) bermasalah, baik dari segi proses pembentukan maupun substansinya.


Ia menyebut pembentukan UU tersebut mengabaikan prinsip partisipasi publik sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, hilangnya ketentuan illicit enrichment membuat UU tersebut jauh dari harapan masyarakat.


Menurut Feri, cara DPR membentuk UU Perampasan Aset mengulang pola yang berulang kali terjadi dalam pembentukan undang-undang lainnya. Aspirasi publik tidak didengar, proses berlangsung tertutup, substansi tidak diketahui masyarakat, dan naskah akademiknya dipersoalkan.


"Tentu, pembentukan undang-undang seperti ini sudah menjadi penyakit dari beberapa kali pembentukan undang-undang. Bahwa tidak mendengarkan aspirasi publik, tersembunyi, tidak diketahui substansi, tidak memiliki naskah akademik, dan lain-lain," katanya saat dihubungi NU Online, Jumat (20/11/2026).


Ia menegaskan, proses pembentukan tersebut bertentangan dengan putusan MK mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif. Dengan demikian, persoalan UU ini sudah muncul sejak tahap penyusunan, sebelum menyentuh substansinya.


"Jadi, pada dasarnya pembentukan undang-undang ini melanggar apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi perihal pembentukan peraturan perundang-undangan secara partisipatif," tuturnya.


Dari sisi substansi, Feri menyoroti hilangnya ketentuan mengenai illicit enrichment atau kekayaan tidak wajar (unexplained wealth). Ia menyebut ketentuan tersebut sebagai salah satu landasan penting gagasan perampasan aset di berbagai negara. Tanpa ketentuan itu, menurutnya, UU ini kehilangan salah satu instrumen untuk menjangkau harta yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.


"Jadi formatnya sudah salah, prosesnya bermasalah, apalagi substansi isinya. Misalnya, hilangnya ketentuan mengenai illicit enrichment atau unexplained wealth, yang menjadi sandaran penting dari gagasan perampasan aset di dunia," ungkapnya.


"Jadi, tentu saja ini bukan undang-undang perampasan aset yang diharapkan oleh publik," imbuhnya.


Feri juga menanggapi salah satu alasan yang mengemuka terkait tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment, yakni anggapan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).


Ia menolak logika tersebut. Menurutnya, pemberantasan kejahatan harus tetap dilakukan dan alasan HAM tidak semestinya dijadikan dalih untuk melonggarkan upaya pemberantasan kejahatan.


"Namanya kejahatan tapi pemberantasannya (harus) melibatkan HAM penjahatnya, gimana ceritanya, logikanya aja sudah tidak sehat," pungkasnya.


Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengkritik pengesahan UU tersebut. ICW menyoroti hilangnya pasal illicit enrichment, penerapan asas non-retroaktif yang dinilai membuat kasus-kasus lama tidak dapat dijangkau, serta pengelolaan aset di bawah badan yang dibentuk presiden.


ICW juga melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pelaporan tersebut dilakukan karena ICW menilai naskah RUU tidak disebarluaskan selama proses pembahasan.


Habiburokhman mengatakan DPR telah melakukan yang terbaik. Ia mengakui ICW tidak diundang dalam pembahasan, tetapi mengeklaim lembaga tersebut tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang