Bekasi, NU Online
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bekasi, M Harun Al Rasyid menanggapi perihal kritik yang disampaikan mahasiswa beberapa waktu belakangan yang menyebut Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service via twitter.

Bagi Harun apa yang dilakukan oleh mahasiswa UI ini merupakan penafsiran yang wajar karena mempertanyakan janji-janji Presiden selama ini. "Jadi jangan dianggap secara hiperbolis," ujarnya saat dihubungi NU Online, Rabu (30/6) sore.

 

Pihaknya mengaku sangat menyayangkan sikap pihak kampus yang melakukan pemanggilan usai kritik dilayangkan. Hal itu menurutnya akan merusak citra bangsa yang dikenal demokratis.

"Adanya pembungkaman nalar kritis, dipenjaranya kebebasan berpendapat dan diborgolnya lisan sebagai penyambung urat nadi rakyat merupakan bagian kemunduran bahkan kematian demokrasi," kata Harun yang juga penggerak Gusdurian Bekasi itu.

 

Padahal, lanjut Harun, Bung Hatta selalu mengatakan bahwa demokrasi sebagai simbol kedaulatan rakyat yang berasaskan kemerdekaan dan kebersamaan. "Kalau seperti itu di mana letak kedaulatannya? Di mana letak kemerdekaannya? Dan di mana letak kebersamaannya?" tanya Harun.

 

Kendati demikian, Harun melihat praktik yang dilakukan bangsa ini telah mencederai semangat daripada demokrasi Indonesia. "Demokrasi dipastikan akan mati andaikan hal ini terus terjadi di kampus-kampus negeri," ungkapnya.

Harun menambahkan bahwa keseimbangan bangsa yang nyata terlihat jika adanya interaksi antara pembuat kebijakan dan yang mengontrol kebijakan pemerintah dalam hal ini mahasiswa atau siapapun karena telah dilindungi oleh undang-undang. 

Universitas tak perlu mengalangi
Presiden Joko Widodo melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6) menyebutkan kritik yang dilakukan BEM UI merupakan bentuk ekspresi mahasiswa. Oleh karena Indonesia adalah negara demokratis, pihak universitas tak perlu menghalang-halangi.

 

"Ini negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berkespresi," kata Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi mengingatkan adanya budaya tata krama yang dianut bangsa. Budaya tersebut harus dimiliki oleh setiap warga negara. "Memiliki budaya kesopansantunan," ujar dia.

 

Kontributor: Suci Amaliyah
Editor: Kendi Setiawan