Ilustrasi: sukarelawati Muslimat NU di masa revolusi
Ide kuat untuk mendirikan wadah khusus bagi perkumpulan perempuan Nahdlatul Ulama sebetulnya muncul sejak tahun 1938. Meskipun, peringatan hari lahir Muslimat Nahdlatul Ulama, yang menjadi produk final dari gagasan tersebut, dihitung sejak tahun 1946. Para perempuan NU melihat adanya kebutuhan untuk mendirikan organisasi tersendiri. Mereka yang sudah berperan di banyak sektor merasa belum terkonsolidasi dengan maksimal karena belum ada wadah formal yang menggerakkannya.
Lebih luas lagi, para perempuan NU merasakan organisasi khusus penting didirikan bukan semata karena tuntutan sejarah perjuangan kemerdekaan tetapi juga didorong oleh keprihatinan yang mendalam atas keadaan, sikap, pandangan, dan perlakuan yang kurang adil terhadap perempuan.
Muktamar NU ke-13 di Menes, Banten, 1938 menjadi momen awal gagasan mendirikan organisasi perempuan NU itu muncul. Dua tokoh, yakni Ny R Djuaesih dan Ny Siti Sarah tampil sebagai pembicara di forum tersebut mewakili jamaah perempuan. Ny R Djuaesih secara tegas dan lantang menyampaikan urgensi kebangkitan perempuan dalam kancah organisasi sebagaimana kaum laki-laki. Ia menjadi prempuan pertama yang naik mimbar dalam forum resmi organisasi NU. Secara internal, di NU ketika itu juga belum tersedia ruang yang luas bagi jamaah perempuan untuk bersuara dan berpartisipasi dalam penentuan kebijakan. Ide itu pun disambut dengan perdebatan sengit di kalangan peserta Muktamar.
Setahun kemudian, tepatnya pada Muktamar NU ke-14 di Magelang, saat Ny Djuaesih mendapat tugas memimpin rapat khusus wanita oleh RH Muchtar (utusan NU Banyumas) yang waktu itu dihadiri perwakilan dari daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, seperti Muntilan, Sukoharjo, Kroya, Wonosobo, Surakarta, Magelang, Parakan, Purworejo, dan Bandung. Forum menghasilkan rumusan pentingnya peranan wanita NU dalam organisasi NU, masyarakat, pendidikan, dan dakwah.
Rumusan tentang pentingnya peranan wanita NU dalam organisasi kian menemukan sosok formalnya ketika berlangsung Muktamar NU ke-15 di Surabaya tahun 1940, yakni dengan diterimanya rumusan tersebut lengkap dengan anggaran dasar dan pengurus besarnya. Hanya saja, kala itu Muktamar belum mau memberikan pengakuan secara resmi.
Akhirnya pada tanggal 29 Maret 1946, bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1365 H, keinginan jamaah wanita NU untuk berorganisasi diterima secara bulat oleh para utusan Muktamar NU ke-16 di Purwokerto. Hasilnya, dibentuklah lembaga organik bidang wanita dengan nama Nahdlatoel Oelama Moeslimat (NOM) yang kelak lebih populer disebut Muslimat NU. Hari inilah yang di kemudian hari diperingati sebagai hari lahir Muslimat NU sampai sekarang. Pendirian lembaga ini dinilai relevan dengan kebutuhan sejarah. Pandangan ini hanya dimiliki sebagian kecil ulama NU, di antaranya KH Muhammad Dahlan, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Saifuddin Zuhri.
Dalam perjalanannya, melalui Muslimat NU para perempuan NU mulai menapaki perjuangan yang lebih mantap dan percaya diri. NU sebagai organisasi induknya tetap menjadi garis ideologi dan perjuangan yang tak boleh dilanggar. Dalam kiprahnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NOM menjadi kekuatan baru yang penting, khususnya dalam isu-isu keperempuanan. Atas dasar prestasi dan kiprahnya yang demikian, Muktamar NU ke-19 di Palembang pada tahun 1952, Muslimat NU memperoleh hak otonomi. Muktamirin sepakat memberikan keleluasaan bagi Muslimat NU dalam mengatur rumah tangganya sendiri serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya di medan pengabdian. Sejak menjadi badan otonom NU, Muslimat lebih bebas bergerak dalam memperjuangkan hak-hak wanita dan cita-cita nasional secara mandiri.
Dalam perjalanannya, Muslimat NU bergabung bersama elemen perjuangan wanita lainnya, utamanya yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani), sebuah federasi organisasi wanita tingkat nasional. Di Kowani, Muslimat NU menduduki posisi penting. Beberapa tokoh Muslimat NU ditunjuk menjadi salah satu ketua, seperti Ny Machmudah Mawardi (1956-1965), Ny HSA Wahid Hasyim (1966-1968), Ny Asmah Syachruni (1968-1973), Dra Farida Purnomo (1978-1981), dan Ny Aisyah Hamid Baidlowi (1995-1998). (Mahbib)
Diolah dari buku "50 Tahun Muslimat NU, Berkhidmat untuk Agama, Negara & Bangsa", 1996 (Jakarta: PP Muslimat NU)
Lebih luas lagi, para perempuan NU merasakan organisasi khusus penting didirikan bukan semata karena tuntutan sejarah perjuangan kemerdekaan tetapi juga didorong oleh keprihatinan yang mendalam atas keadaan, sikap, pandangan, dan perlakuan yang kurang adil terhadap perempuan.
Muktamar NU ke-13 di Menes, Banten, 1938 menjadi momen awal gagasan mendirikan organisasi perempuan NU itu muncul. Dua tokoh, yakni Ny R Djuaesih dan Ny Siti Sarah tampil sebagai pembicara di forum tersebut mewakili jamaah perempuan. Ny R Djuaesih secara tegas dan lantang menyampaikan urgensi kebangkitan perempuan dalam kancah organisasi sebagaimana kaum laki-laki. Ia menjadi prempuan pertama yang naik mimbar dalam forum resmi organisasi NU. Secara internal, di NU ketika itu juga belum tersedia ruang yang luas bagi jamaah perempuan untuk bersuara dan berpartisipasi dalam penentuan kebijakan. Ide itu pun disambut dengan perdebatan sengit di kalangan peserta Muktamar.
Setahun kemudian, tepatnya pada Muktamar NU ke-14 di Magelang, saat Ny Djuaesih mendapat tugas memimpin rapat khusus wanita oleh RH Muchtar (utusan NU Banyumas) yang waktu itu dihadiri perwakilan dari daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, seperti Muntilan, Sukoharjo, Kroya, Wonosobo, Surakarta, Magelang, Parakan, Purworejo, dan Bandung. Forum menghasilkan rumusan pentingnya peranan wanita NU dalam organisasi NU, masyarakat, pendidikan, dan dakwah.
Rumusan tentang pentingnya peranan wanita NU dalam organisasi kian menemukan sosok formalnya ketika berlangsung Muktamar NU ke-15 di Surabaya tahun 1940, yakni dengan diterimanya rumusan tersebut lengkap dengan anggaran dasar dan pengurus besarnya. Hanya saja, kala itu Muktamar belum mau memberikan pengakuan secara resmi.
Akhirnya pada tanggal 29 Maret 1946, bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1365 H, keinginan jamaah wanita NU untuk berorganisasi diterima secara bulat oleh para utusan Muktamar NU ke-16 di Purwokerto. Hasilnya, dibentuklah lembaga organik bidang wanita dengan nama Nahdlatoel Oelama Moeslimat (NOM) yang kelak lebih populer disebut Muslimat NU. Hari inilah yang di kemudian hari diperingati sebagai hari lahir Muslimat NU sampai sekarang. Pendirian lembaga ini dinilai relevan dengan kebutuhan sejarah. Pandangan ini hanya dimiliki sebagian kecil ulama NU, di antaranya KH Muhammad Dahlan, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Saifuddin Zuhri.
Dalam perjalanannya, melalui Muslimat NU para perempuan NU mulai menapaki perjuangan yang lebih mantap dan percaya diri. NU sebagai organisasi induknya tetap menjadi garis ideologi dan perjuangan yang tak boleh dilanggar. Dalam kiprahnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, NOM menjadi kekuatan baru yang penting, khususnya dalam isu-isu keperempuanan. Atas dasar prestasi dan kiprahnya yang demikian, Muktamar NU ke-19 di Palembang pada tahun 1952, Muslimat NU memperoleh hak otonomi. Muktamirin sepakat memberikan keleluasaan bagi Muslimat NU dalam mengatur rumah tangganya sendiri serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya di medan pengabdian. Sejak menjadi badan otonom NU, Muslimat lebih bebas bergerak dalam memperjuangkan hak-hak wanita dan cita-cita nasional secara mandiri.
Dalam perjalanannya, Muslimat NU bergabung bersama elemen perjuangan wanita lainnya, utamanya yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani), sebuah federasi organisasi wanita tingkat nasional. Di Kowani, Muslimat NU menduduki posisi penting. Beberapa tokoh Muslimat NU ditunjuk menjadi salah satu ketua, seperti Ny Machmudah Mawardi (1956-1965), Ny HSA Wahid Hasyim (1966-1968), Ny Asmah Syachruni (1968-1973), Dra Farida Purnomo (1978-1981), dan Ny Aisyah Hamid Baidlowi (1995-1998). (Mahbib)
Diolah dari buku "50 Tahun Muslimat NU, Berkhidmat untuk Agama, Negara & Bangsa", 1996 (Jakarta: PP Muslimat NU)
