Nasional

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Harta Tanpa Putusan Pidana

NU Online  ·  Rabu, 18 November 2026 | 21:00 WIB

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Harta Tanpa Putusan Pidana

Tangkapan layar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Jakarta, NU Online

Pemerintah dan Komisi III DPR RI menyepakati naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pembahasan tingkat I di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

 

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi dua pimpinan DPR lainnya, yakni Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Sementara itu, pemerintah diwakili Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko dan Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej.

 

Sebelum persetujuan diambil, Dasco meminta pendapat anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah mengenai kelanjutan pembahasan RUU tersebut ke tahap berikutnya.

 

"Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat? Setuju?" tanya Dasco.

 

"Setuju," jawab anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam rapat tersebut.

 

Persetujuan tersebut juga dituangkan secara tertulis. Sebanyak 32 anggota Komisi III dari delapan fraksi menandatangani dokumen persetujuan, demikian pula perwakilan pemerintah.

 

Aset Bisa Dirampas Tanpa Menunggu Putusan Pidana

Dalam kesempatan tersebut, Eddy OS Hiariej menjelaskan bahwa RUU yang dibahas pemerintah bersama DPR ini memiliki arti penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana. Melalui regulasi tersebut, negara dimungkinkan merampas aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku kejahatan.

 

"Ini merupakan bagian penting dari upaya negara untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum," kata Eddy di ruang rapat Komisi III DPR.

 

Menurut Eddy, cakupan RUU ini tidak terbatas pada tindak pidana korupsi. Aturan tersebut juga dapat diberlakukan terhadap tindak pidana lain yang memiliki dampak serupa, antara lain narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan sarana informasi.

 

"Atau bisa juga diterapkan kepada tindak pidana yang dapat berdampak pada perekonomian nasional," kata dia.

 

RUU tersebut rencananya akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang