Ramallah, NU Online

Tanggal 2 November 2026 menandai 109 tahun Deklarasi Balfour, pernyataan yang dikeluarkan pemerintah Inggris pada 1917 untuk mendukung pendirian tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina.

Deklarasi tersebut dinilai sebagai salah satu titik penting dalam sejarah Palestina sekaligus langkah besar pertama kekuatan Barat menuju pembentukan negara Yahudi.

Menurut laporan kantor berita Palestina WAFA, kebijakan itu turut mendorong ambisi gerakan Zionisme internasional dengan mengabaikan keberadaan masyarakat Palestina yang telah memiliki ikatan sejarah dan budaya dengan wilayah tersebut selama ribuan tahun.

Deklarasi Balfour disampaikan Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur James Balfour, melalui sebuah surat yang ditujukan kepada Lord Rothschild, tokoh penting gerakan Zionisme internasional. Pernyataan tersebut muncul setelah tiga tahun perundingan antara pemerintah Inggris dan perwakilan Yahudi.

Gerakan Zionisme berhasil meyakinkan Inggris bahwa proyek pendirian tanah air nasional Yahudi dapat mendukung kepentingan politik dan strategis Inggris di kawasan tersebut.

Sebelum diumumkan kepada publik, pemerintah Inggris terlebih dahulu meminta persetujuan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Prancis dan Italia kemudian menyatakan dukungan terhadap deklarasi tersebut pada 1918.

Pada 1920, Dewan Tertinggi Sekutu dalam Konferensi San Remo memberikan mandat kepada Inggris untuk mengelola Palestina. Inggris juga diberi tanggung jawab melaksanakan Deklarasi Balfour.

Liga Bangsa-Bangsa menyetujui mandat tersebut pada Juli 1922, sebelum mulai berlaku pada September 1923. Rangkaian keputusan itu menunjukkan bahwa Deklarasi Balfour tidak hanya menjadi komitmen sepihak Inggris, tetapi juga memperoleh dukungan dari kekuatan-kekuatan Barat lainnya.

Deklarasi tersebut memicu kemarahan dan kecaman luas di dunia Arab. Untuk meredam reaksi tersebut, Inggris mengirimkan surat kepada Syarif Hussein dan menjamin bahwa pemukiman Yahudi di Palestina tidak akan melampaui batas yang sesuai dengan kepentingan Arab.

Namun, menurut WAFA, kebijakan Inggris di lapangan justru bertentangan dengan jaminan tersebut. Pemerintahan militer Inggris di Palestina diarahkan untuk mengikuti kebijakan Badan Yahudi (Jewish Agency) yang dipimpin Chaim Weizmann. Kebijakan itu memfasilitasi imigrasi dari Rusia dan Eropa Timur serta memberikan perlindungan kepada para pendatang Yahudi.

Masyarakat Palestina tidak tinggal diam menghadapi perkembangan tersebut. Mereka melancarkan serangkaian perlawanan terhadap kebijakan Inggris dan meningkatnya kehadiran gerakan Zionisme. Perlawanan itu antara lain ditandai dengan Pemberontakan Buraq pada 1929, yang kemudian disusul Revolusi Palestina 1936.

Gerakan Zionisme internasional selanjutnya menjadikan Deklarasi Balfour sebagai salah satu landasan politik dan hukum untuk memperjuangkan pendirian negara Yahudi di Palestina. Tujuan tersebut terwujud pada 15 Mei 1948 melalui pendirian Israel, yang memperoleh dukungan internasional di tengah pengusiran dan perpindahan paksa penduduk Palestina.

WAFA menyebutkan, pada masa itu jumlah penduduk Yahudi di Palestina sekitar 50.000 jiwa, dari perkiraan 12 juta orang Yahudi di seluruh dunia. Sementara itu, jumlah penduduk Arab di Palestina disebut mencapai sekitar 1,65 juta jiwa. Mereka merupakan masyarakat yang telah lama hidup, bercocok tanam, dan membangun kehidupan di wilayah tersebut secara turun-temurun.

Namun, Deklarasi Balfour dinilai mengabaikan hak-hak penduduk asli Palestina. Deklarasi itu hanya mengakui hak-hak sipil dan keagamaan mereka secara terbatas, tanpa memberikan pengakuan terhadap hak politik, ekonomi, dan administratif.

Pada akhirnya, Deklarasi Balfour menjadi titik balik dalam sejarah Palestina. Sebuah kekuatan asing menjanjikan pendirian tanah air nasional kepada suatu gerakan di wilayah yang telah dihuni masyarakat lain. Dalam proses tersebut, hak, identitas, dan aspirasi masyarakat Palestina dinilai tidak memperoleh perhatian yang semestinya.