Blok Oposisi Israel Tolak Pemerintahan Persatuan dengan Netanyahu, Eisenkot Soroti Dugaan Sabotase Pemilu
Selasa, 17 November 2026 | 20:00 WIB
Jakarta, NU Online
Blok oposisi Israel yang dipimpin Gadi Eisenkot menolak membentuk pemerintahan persatuan bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sikap tersebut muncul di tengah mencuatnya dugaan keterlibatan kantor perdana menteri dalam upaya memengaruhi proses pemilu Israel.
Eisenkot menilai perilaku Netanyahu dan orang-orang di lingkaran pemerintahannya telah menjadi ancaman serius bagi demokrasi Israel. Ia menuding kepentingan politik pribadi Netanyahu telah memengaruhi berbagai lembaga negara dan melemahkan mekanisme pengawasan pemerintahan.
“Perilaku perdana menteri yang keluar, Netanyahu, dan lingkungannya merupakan ancaman nyata, langsung, dan segera terhadap demokrasi Israel,” kata Eisenkot melalui akun X pribadinya, dikutip Selasa (17/11/2026).
Ia juga menuding tidak ada lembaga maupun mekanisme pemerintahan yang luput dari pengaruh kepentingan politik Netanyahu. Menurut Eisenkot, batas-batas kewenangan telah dilanggar demi mempertahankan kekuasaan perdana menteri tersebut.
Karena itu, Eisenkot menegaskan bahwa Netanyahu tidak seharusnya tetap memimpin pemerintahan. Ia juga menolak kemungkinan Israel kembali menggelar pemilu ketika Netanyahu masih menjabat sebagai perdana menteri.
Eisenkot berpendapat keberadaan Netanyahu di posisi tersebut dapat mengancam penyelenggaraan pemilu yang adil dan sah. Sikap itu, menurutnya, menjadi salah satu pertimbangan utama dalam negosiasi koalisi yang tengah berlangsung.
“Netanyahu tidak boleh terus memegang kemudi pemerintahan bahkan satu menit lagi. Israel tidak boleh terseret ke putaran pemilu baru saat ia masih Perdana Menteri,” ujarnya.
Selain menolak pemerintahan persatuan, Eisenkot menyoroti dugaan skandal baru yang disebutnya lebih serius daripada kasus Qatargate. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan upaya sabotase pemilu melalui penanaman bukti dan pengerahan polisi terhadap warga Arab Israel.
Ia menuding aparat kepolisian melakukan tindakan terhadap warga tanpa dilengkapi surat perintah penggeledahan maupun penahanan yang sah.
Eisenkot meminta kepolisian dan Shin Bet, badan keamanan dalam negeri Israel, segera memberikan penjelasan mengenai informasi yang telah dipublikasikan. Ia juga mendesak pembukaan penyelidikan untuk mengungkap dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam kasus tersebut.
“Saya menyerukan pembukaan penyelidikan segera terhadap skandal ini dan klarifikasi segera dari polisi dan Shin Bet mengenai detail yang dipublikasikan,” katanya.
Eisenkot menyatakan akan mengupayakan pembentukan komisi penyelidikan khusus. Komisi tersebut nantinya bertugas mengusut dugaan keterlibatan dan campur tangan kantor perdana menteri pada hari pemilu, serta perilaku lembaga-lembaga keamanan sebelum dan selama proses pemungutan suara.