Jakarta, NU Online

Pernyataan mengejutkan dilontarkan Dubes LBBP RI untuk Arab Saudi dan OKI, Agus Maftuh Abegebriel dalam Rapat Evaluasi Haji 2017 di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Senin (6/11). Maftuh menyebutkan karena urusan haji merupakan salah satu misi dan visi utama sebagai Duta Besar maka selama dua tahun musim haji (2016 dan 2017) Dubes menolak honor sebagai petugas haji. 

“Bagi seorang santri, tak etis kalau saya terima honor harian hanya untuk sebuah pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban saya. Saya berpegangan dengan taqdimul adab alal amri (mendahulukan etika ketimbang formalitas), dan tidak semua yang boleh itu otomatis patut,” tegas Maftuh dalam Raker yang dibuka Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Tampil dengan membawa perangkat WPS (Wireless Presentation System) atau presentasi nirkabel, Dubes Maftuh menampilkan di dua layar besar copy dari surat-surat penting yang diterima dari beberapa menteri dan juga para gubernur Arab Saudi. Slinan surat merupakan balasan dan respons dari Arab Saudi kepada Dubes RI atas kerja sama yang harmonis dan kompak dari pemerintah Indonesia terkait suksesnya penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2017 ini. 

Sehari setelah selesainya semua rangkaian ibadah haji 2017, Dubes RI mengirimkan ucapan terimakasih atas semua fasilitas dan kemudahan dari Kerajaan Arab Saudi kepada seluruh jamaah haji Indonesia. 

KBRI Riyadh mengirimkan 12 Surat untuk semua Menteri terkait, dan dua Gubernur Mekkah Madinah serta tentu saja ke level tertinggi Khadimul Haramain as-Syarifain Raja Salman dan Pangeran Mohammed bin Salman.  

Di antara surat apresiasi yang sempat ditampilkan adalah Surat dari Mendagri Arab Saudi Abdul Aziz bin Saud bin Nayif bin Abdul Aziz, dan Menteri Haji dan Umroh yang masih berdarah Indonesia M Saleh bin Taher Benten yang secara khusus mengapresiasi kedisiplinan yang tinggi dari jamaah haji Indonesia.

Dubes juga menampilkan visual tentang alur kuota haji yang merupakan kebijakan tunggal Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Alur kuota Haji berasal dari Raja kemudian dimatangkan di Diwan Malaki (Royal Court, Kantor Pusat Kerajaan, semacam Setneg) baru turun ke Menteri Negara Urusan Luar Negeri, dan terakhir turun ke Kementerian Haji dan Umrah Saudi.

Penambahan kuota istimewa 10 ribu jamaah pada musim haji tahun 2017 merupakan realisasi dari komunikasi Presiden Jokowi dengan Raja Salman, dan juga dengan Prince Mohammed bin Salman dilanjutkan dengan pertemuan Menlu Retno Marsudi dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri, Nizar Madani. 

Disebut kuota istimewa karena hanya Indonesia yang mendapatkan tambahan tersebut.

“Untuk kuota tahun 2018, saya menunggu arahan dari Bapak Presiden karena hal ini merupakan ranah beliau sebagai level tertinggi diplomasi dan kami di KBRI siap menindaklanjuti arahan Bpk Presiden untuk penambahan kuota,” tandas Maftuh Abegebriel yang juga alumni Pesantren Futuhiyyah Mranggen ini. (Red: Kendi Setiawan)