Jakarta, NU Online

Kontroversi larangan  menggunakan jilbab di India telah menjadi sorotan berbagai kalangan bahkan dunia internasional. Permasalahan ini berawal ketika enam siswi remaja di sekolah menengah atas di distrik Udupi Karnataka, India melakukan aksi protes karena dilarang masuk kelas, dengan alasan mengenakan jilbab. Distrik Udupi sendiri merupakan daerah yang sensitif terkait urusan agama. 

Perselisihan terjadi saat pihak sekolah meminta pelajar yang memakai jilbab melepasnya di dalam kelas. Pihak sekolah sendiri mengatakan bahwa mereka mengizinkan siswi mengenakan jilbab di kampus. 

Jilbab dan burka (cadar penuh) di India dan simbol-simbol keyakinan sendiri sebenarnya bukan hal yang aneh dan lazim ditemui di tempat umum.

 

Namun pihak sekolah beralasan mereka perlu melihat wajah dan seragam murid untuk membantu memastikan tidak ada diskriminasi di antara pelajar. Walau sudah melewati perundingan-perundingan, namun  kebijakan ini ditentang oleh para pengunjukrasa yang menyuarakan diizinkannya untuk menutupi rambut di dalam kelas.

Dilansir BBC Hindi, Senin (14/2/2022), para pengunjuk rasa berargumen bahwa saat di kelas, guru laki-laki masuk ke dalam kelas. Sehingga para siswi yang berjilbab harus  menutupi rambutnya di depan laki-laki.

 

Mereka membantah tuduhan bahwa apa yang dilakukan merupakan perintah Campus Front India yang merupakan sayap siswa dari kelompok Islam radikal, Popular Front of India.

Permasalahan yang sebenarnya sudah terjadi di beberapa sekolah di Karnataka ini kemudian mendapatkan atensi publik internasional setelah foto-foto dan video pengunjuk rasa perempuan di Udupi menjadi viral.

 

Kondisi ini bertambah runyam saat para pelajar Hindu di beberapa sekolah meminta penggunaan jilbab dan selendang safron - warna yang dianggap sebagai simbol Hindu - tidak diperbolehkan di kampus.

Untuk membatasi protes merebak, pemerintah setempat kemudian memberlakukan larangan pertemuan lebih dari empat orang di satu tempat berdasarkan undang-undang yang berlaku di daerah tersebut. Sejumlah sekolah pun ditutup akibat kejadian ini.

Sementara Menteri Pendidikan, Karnataka Nagesh BC mendukung otoritas sekolah yang melarang pengguna selendang safron dan jilbab di dalam institusi pendidikan. 

"Ini pada dasarnya politik. Semua ini terjadi karena pemilihan anggota majelis negara bagian dijadwalkan tahun depan," kata Nagesh kepada BBC Hindi, mengacu pada upaya sayap politik Front Popular India dalam mendapatkan dukungan di wilayah tersebut.

Pewarta: Muhammad Faizin

Editor: Fathoni Ahmad