Jakarta, NU Online

 

Keputusan Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengundurkan diri di tengah meningkatnya desakan pemakzulan serta sengketa keabsahan dokumen pendidikannya menjadi sorotan utama media-media internasional pada Kamis (12/11/2026). 

 

Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Kantor berita Reuters menyoroti pengunduran diri Gibran yang terjadi menyusul desakan pemakzulan dari parlemen terkait kualifikasi pendidikannya yang dinilai tidak memadai.

 

Keputusan tersebut juga diambil setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa ijazah sekolah menengah luar negeri pria berusia 39 tahun tersebut tidak memenuhi syarat hukum calon wakil presiden, dan dinilai sebagai sebuah kekeliruan karena diloloskan oleh otoritas pemilu pada Pilpres 2024.

 

Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Gibran mendatangi gedung parlemen di Jakarta dan menemui para pimpinan selama 20 menit untuk menyerahkan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.

 

Langkah tersebut dilakukan setelah ia lebih dulu menyerahkan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto. Saat membacakan isi surat tersebut di hadapan wartawan, Muzani menyebut Gibran mundur atas kehendaknya sendiri demi kepentingan pemerintah dan bangsa.

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa pengunduran diri Gibran didasari alasan pribadi dan sentimen publik yang berkembang. 

 

Terkait mekanisme pergantian posisi, Yusril menerangkan bahwa MPR akan menggelar sidang untuk menetapkan kekosongan jabatan, lalu menyurati presiden guna meminta dua nama kandidat pengganti untuk dipilih dalam waktu 60 hari.

 

Reuters turut melaporkan respons mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. "Kami akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama program-program yang melayani kepentingan masyarakat luas," kata Jokowi.

 

Sejumlah analis menilai pernyataan Jokowi tersebut berpotensi meredakan ketegangan dalam aliansi politiknya dengan Prabowo. Sebelumnya, keretakan hubungan keduanya dikhawatirkan mengguncang stabilitas pemerintahan, terutama setelah terungkapnya kasus penyadapan ilegal pekan lalu yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabow, sosok yang dikenal luas sebagai loyalis Jokowi. 

 

Pada Kamis (12/11/2026), kepolisian menyatakan telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menjerat empat tersangka dengan pasal makar terkait penyadapan terhadap Prabowo, politisi, aktivis, dan jurnalis.

 

Di luar dinamika politik, Reuters menyoroti dampak gejolak ini terhadap sentimen investor di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tersebut. Pemerintahan Prabowo kini menghadapi sorotan tajam menyangkut rencana fiskal, arah kebijakan umum, serta skandal pada sejumlah program unggulannya. Ketidakpastian politik dan risiko penurunan peringkat (downgrade) pasar saham pun turut menekan mata uang domestik. Pada Kamis (12/11/2026), nilai tukar rupiah tercatat melemah sekitar 0,6 persen dan menyentuh rekor terendah baru di level Rp18.255 per dolar AS, merosot dari posisi sebelumnya di angka Rp18.248.

 

Senada, Al Jazeera membingkai kabar tersebut secara lugas lewat laporan video bertajuk "Indonesian VP resigns over education qualification row". Al Jazeera menekankan bahwa penyerahan surat pengunduran diri oleh putra sulung mantan Presiden Joko Widodo tersebut terjadi secara langsung akibat perselisihan berkepanjangan mengenai kualifikasi pendidikan dan beberapa ketentuan yang menjadi syarat pencalonannya pada tahun 2024.

 

Sementara itu, ABC News, menyoroti terkait mekanisme pergantian Wakil Presiden RI. Pada Rabu (1/)1/11/2026), 120 anggota DPR dari delapan partai mengajukan petisi yang memulai proses parlemen menuju pemakzulan. Gibran sempat menawarkan mundur pada Selasa (10/11/2026) dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo agar tidak terjadi kontroversi politik berkepanjangan

 

Dalam laporan dijelaskan bahwa kekosongan kursi wakil presiden tidak memicu pemilu ulang, melainkan MPR akan memilih pengganti dari dua kandidat yang dicalonkan presiden dalam waktu maksimal 60 hari. 

 

Ketua Parlemen Ahmad Muzani mengatakan bahwa para pemimpin parlemen akan segera berkumpul untuk memulai proses pemilihan pengganti.

 

“Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia agar proses demokrasi ini dapat berjalan lancar dan menjadi preseden baru yang konstruktif dalam sistem konstitusional kita,” kata Muzani kepada wartawan.