Jakarta, NU Online

Parlemen Israel atau Knesset periode baru resmi dilantik pada Selasa (10/11/2026) di tengah persaingan politik antara Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Gadi Eisenkot. Keduanya saling melontarkan kritik ketika Eisenkot berupaya membentuk pemerintahan baru untuk menggantikan Netanyahu.

Eisenkot, mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, mendapat mandat dari Presiden Isaac Herzog setelah memperoleh dukungan rekomendasi dari lebih banyak anggota parlemen dibandingkan Netanyahu. Namun, upayanya membentuk pemerintahan menghadapi kendala karena sejumlah partai pendukungnya tidak sepakat mengenai komposisi koalisi.

Dalam pemilihan umum pada Oktober lalu, aliansi empat partai yang dipimpin Eisenkot memperoleh 48 kursi. Sementara blok politik pendukung Netanyahu mengamankan 53 kursi. Hasil tersebut membuat kedua kubu belum memenuhi syarat mayoritas, yakni sedikitnya 61 kursi dari total 120 anggota Knesset. Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi pemerintahan. Masa tersebut dapat diperpanjang hingga dua pekan apabila diperlukan.

Pelantikan parlemen baru juga ditandai dengan masuknya banyak wajah baru. Hampir separuh anggota Knesset periode ini belum pernah menjabat sebagai anggota parlemen sebelumnya. Selain itu, dua aliansi partai yang dipimpin warga Arab Israel berhasil meraih total 19 kursi, capaian tertinggi sepanjang sejarah politik kelompok tersebut.

Dalam sidang parlemen setelah pelantikan, Netanyahu dan Eisenkot menyampaikan pandangan yang berseberangan mengenai arah pemerintahan berikutnya. Netanyahu memperingatkan anggota parlemen agar tidak mendukung pemerintahan yang bergantung pada partai-partai Arab. Ia menyebut kelompok tersebut sebagai pihak yang mendukung terorisme dan menentang keberadaan Israel sebagai negara Yahudi.

“Bagi mereka yang mempertimbangkan pembentukan pemerintahan yang melibatkan pendukung teror dan pembenci Israel, atau pemerintahan yang bergantung pada mereka, apakah Anda bersedia menyerahkan masa depan negara Yahudi kepada pihak-pihak yang menginginkan kehancurannya?” kata Netanyahu, dikutip BBC pada Rabu (11/11/2026). https://www.bbc.com/news/articles/crd939lpzjp9o

Ia juga kembali menawarkan pembentukan pemerintahan persatuan nasional. Menurut Netanyahu, koalisi semacam itu diperlukan untuk menghadapi ancaman yang ia sebut sebagai kemungkinan Iran memiliki senjata nuklir.

Pernyataan tersebut mendapat kecaman dari Eisenkot. Ia menilai Netanyahu menggunakan forum kenegaraan untuk menyampaikan pidato yang memecah belah masyarakat.

“Saya mendengarkan pidato perdana menteri yang sebentar lagi akan lengser. Pidato itu penuh khayalan, memecah belah, sarat kebencian, dan memalukan karena memanfaatkan acara kenegaraan,” ujar Eisenkot.

Hasil pemilu yang dipandang sebagai referendum terhadap kepemimpinan Netanyahu membuat pembentukan pemerintahan baru Israel berlangsung dalam ketidakpastian. Selama proses tersebut belum selesai, Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara.

Salah satu perkembangan penting dalam pemilu kali ini adalah meningkatnya perolehan suara partai-partai Arab Israel. Dua aliansi, yakni United Arab List dan Joint List, secara keseluruhan memperoleh 19 kursi setelah partisipasi pemilih Arab meningkat.

Perolehan tersebut menempatkan partai-partai Arab pada posisi strategis dalam menentukan keseimbangan kekuatan di parlemen. Namun, peluang mereka masuk ke pemerintahan masih menghadapi penolakan dari sejumlah kelompok politik.

Netanyahu telah menolak kemungkinan membentuk pemerintahan bersama partai-partai Arab. Sementara tiga dari empat partai dalam aliansi Eisenkot juga tidak menghendaki keterlibatan mereka secara langsung dalam koalisi.

Saat menerima mandat dari Presiden Herzog pada Ahad (8/11/2026), Eisenkot menawarkan pembentukan pemerintahan darurat nasional. Pemimpin partai sentris Yashar itu mengajak seluruh kekuatan politik mengesampingkan perbedaan untuk mengakhiri kepemimpinan Netanyahu. Ia menyebut pembentukan pemerintahan tersebut membutuhkan terobosan politik dan pendekatan yang tidak biasa.

Eisenkot menetapkan empat prinsip bagi partai maupun anggota parlemen yang ingin bergabung dengan pemerintahannya. Pertama, mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis. Kedua, menerima nilai-nilai yang tercantum dalam Deklarasi Kemerdekaan Israel. Ketiga, mendukung kewajiban dinas militer, nasional, atau sipil bagi seluruh warga, termasuk kelompok yang selama ini mendapatkan pengecualian. Keempat, mengakui Hamas sebagai organisasi teroris serta mendukung penghapusan kemampuan militer dan pemerintahannya.