Soal Penundaan Pemilu, Dosen Unusia: Pejabat Negara Jangan Bicara Sembarangan

Jakarta, NU Online
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Muhtar Said, menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar pada Senin (11/4/2022) hari ini. Ia menyoroti sikap mahasiswa yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menolak penundaan pemilu serentak.

Menurut Muhtar, isu penundaan pemilu serentak ini digulirkan oleh pejabat negara. Sementara Jokowi sendiri sudah menyatakan bahwa pemilu tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Ia menyebut Presiden Jokowi memiliki kewajiban moril untuk memastikan pemilu serentak dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Tetapi, untuk mahasiswa yang didorong itu terkait pejabat-pejabat yang masih mewacanakan adanya pemilu ditunda. Namanya pejabat itu kalau ngomong jangan sembarangan. Kalau ngomong harus sesuai konstitusi. Kalau pejabat ngomong penundaan pemilu berarti mengajak orang untuk melanggar konstitusi,” jelas Muhtar kepada NU Online, Senin petang.

Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Unusia Jakarta ini meminta Jokowi untuk betul-betul konsisten mengawal pemilu agar terlaksana pada 2024. Ia melihat, Kepala Negara sudah konsisten sejak dulu menolak meskipun banyak pihak yang mendukung untuk memperpanjang masa jabatan dan menunda gelaran pemilu.

“Kalau saya lihat Jokowi konsisten sejak dulu. Ada yang mendukung Jokowi, tetapi ia nggak mau. Itu konsisten banget. Ini langkah yang konkret bagi presiden. Karena penundaan pemilu itu bukan hanya soal presiden saja. tetapi terkait masa jabatan DPR RI, DPD, DPRD. Itu efeknya sangat besar,” tegas Muhtar.

Pejabat negara yang menjadi sorotan dalam menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu itu adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini diungkap oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi 11 April Mahasiswa Unusia Jakarta Enggar Apriansyah.

Luhut mengaku memiliki big data yang berisi tentang keinginan rakyat meminta Jokowi tetap presiden tiga periode. Namun, lanjut Enggar, Luhut tidak pernah mau jika diminta untuk memperlihatkan data tersebut. Selain itu, Enggar menyebut bahwa Luhut telah melakukan konsolidasi para petani untuk deklarasi Jokowi tetap presiden.

“Kemarin dia (Luhut) mengonsolidasikan para petani agar kemudian bisa memilih atau bisa mendeklarasikan agar Jokowi tetap presiden,” kata Enggar yang turun aksi bersama 66 Mahasiswa Unusia lainnya di bilangan Istana Negara Jakarta, Senin siang.

Enggar bersama rekan-rekan aktivis mahasiswa Unusia Jakarta turun aksi dengan alasan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai kelompok intelektual yang telah mendapatkan akses pendidikan yang layak, ia merasa berkepentingan melakukan konsolidasi untuk menyikapi situasi negeri ini.

Selain tuntutan menolak perpanjangan masa tiga periode bagi presiden dan penundaan pemilu, mahasiswa Unusia juga memiliki tuntutan lain agar menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Di antaranya mereka menuntut pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), minyak goreng, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 10 persen.

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Musthofa Asrori