Pemerintah Filipina dan juru runding perdamaian dari pihak pemberontak Muslim sama-sama memperihatinkan menyebarluasnya ideologi Islam radikal di bagian selatan negara berpenduduk mayoritas Katolik Roma itu.

Mereka menganggap fenomena itu bisa membalikkan hasil negosiasi damai.

Kedua belah pihak mendesak legislatif segera meloloskan UU otonomi baru untuk Muslim di Mindanao demi melawan radikalisme, terutama di kalangan muda Muslim.

Pemberontak Muslim tengah memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri di wilayah selatan negara ini selama lebih dari empat dekade.

Konflik ini telah membunuh lebih dari 120.000 orang, menceraiberaikan dua juta orang dan memandekkan pertumbuhan ekonomi di salah satu daerah paling miskin di Filipina tersebut.

"Bendera (kaum radikal) telah dikibarkan, sinyal bahaya sudah di sana," kata Miriam Coronel Ferrer, kepala juru runding pemerintah dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF), kelompok pemberontak Muslim terbesar di negeri ini.

Kepala juru runding pihak pemberontak Mohagher Iqbal menyatakan kelompoknya juga mengkhawatirkan penundaan waktu pelolosan RUU yang bisa membuat putus asa dan mengecewakan MILF.

"Ini adalah fakta bahwa ada radikalisme yang meningkat di antara kaum muda di Mindanao," kata dia. "Radikalisme sudah di sana, video-video berseliweran dan sangat sulit memerangi ideologi."

Pasukan keamanan mengatakan tidak ada bukti kelompok islamis lokal berkaitan dengan militan-militan yang berbasis di Timur Tengah, kendati beberapa video menunjukkan pemberontak Abu Sayyaf telah bersumpah setia kepada Daulah Islam atau ISIS, demikian Reuters. (Antara/Mukafi Niam)