Indonesia dan 15 Negara Dukung Sanksi Inggris-Australia terhadap Permukiman Israel
NU Online · Sabtu, 21 November 2026 | 18:30 WIB
Jakarta, NU Online
Indonesia bersama 15 negara lainnya menyambut baik keputusan Inggris dan Australia menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Mereka berharap langkah tersebut diikuti lebih banyak negara untuk mendorong pertanggungjawaban atas kebijakan perluasan permukiman dan aneksasi wilayah Palestina.
Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama yang ditandatangani para menteri luar negeri Indonesia, Aljazair, Mesir, Yordania, Kuwait, Libya, Maladewa, Niger, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Turki, dan Uni Emirat Arab.
Para menteri menyambut baik keputusan Inggris dan Australia menjatuhkan sanksi terkait aktivitas permukiman Israel. Mereka juga mengapresiasi keputusan Inggris menjatuhkan sanksi kepada sebuah organisasi yang menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
“Menyambut baik keputusan Pemerintah Inggris dan Australia untuk memberlakukan sanksi sebagai respons terhadap kegiatan permukiman Israel yang ilegal di Wilayah Palestina yang Diduduki,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut, dikutip dari akun X Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Jumat (20/11/2026).
Para menteri menilai sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pertanggungjawaban atas kebijakan pendudukan dan perluasan permukiman Israel. Mereka mendukung berbagai langkah internasional, termasuk pemberian sanksi terhadap individu maupun entitas yang bertanggung jawab atas aktivitas permukiman.
“Para Menteri menyatakan dukungan terhadap segala upaya untuk memastikan pertanggungjawaban, termasuk melalui langkah-langkah internasional yang tepat dan pemberlakuan sanksi terhadap entitas dan individu yang bertanggung jawab atas kegiatan pemukiman,” demikian isi pernyataan tersebut.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah rencana pembangunan permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem Timur. Para menteri mengecam keras rencana tersebut karena dinilai menjadi bagian dari kebijakan Israel yang terus memperluas permukiman di wilayah Palestina.
Mereka juga menyoroti pihak-pihak yang mendukung, memfasilitasi, atau melaksanakan kebijakan perluasan permukiman dan aneksasi. Para menteri berharap keputusan Inggris dan Australia dapat mendorong negara lain mengambil langkah serupa.
“Kami berharap keputusan ini dari Inggris dan Australia akan mendorong banyak pihak di komunitas internasional untuk mengikuti jejak tersebut,” tulis para menteri.
Dalam pernyataan yang sama, para menteri menegaskan bahwa sanksi terhadap aktivitas permukiman Israel sejalan dengan hukum internasional. Mereka merujuk Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2334 Tahun 2016 dan pendapat penasihat Mahkamah Internasional pada 19 Juli 2024.
Para menteri mengingatkan bahwa seluruh negara berkewajiban untuk tidak mengakui situasi yang timbul akibat pendudukan Israel yang melanggar hukum sebagai sesuatu yang sah. Negara-negara juga tidak boleh memberikan bantuan atau dukungan untuk mempertahankan situasi tersebut.
“Semua negara berkewajiban untuk tidak mengakui sebagai sah situasi yang timbul dari pendudukan Israel yang melanggar hukum dan tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankan situasi yang diciptakan oleh pendudukan Israel,” demikian pernyataan tersebut.
Selain persoalan permukiman, para menteri turut menyoroti eskalasi militer Israel di Gaza. Mereka mengutuk peningkatan serangan Israel dan menyerukan pelaksanaan penuh serta segera Rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza.
Rencana tersebut diharapkan dapat menjamin keamanan dan stabilitas, mengatasi krisis kemanusiaan, serta memfasilitasi rekonstruksi dan pemulihan Gaza. Para menteri juga menegaskan bahwa Gaza merupakan bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki.
“Gaza merupakan bagian integral dari Wilayah Palestina yang Diduduki,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Para menteri kembali menekankan bahwa solusi dua negara merupakan jalan untuk mencapai perdamaian yang adil, langgeng, dan menyeluruh. Solusi tersebut harus diwujudkan melalui pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
“Para Menteri menekankan bahwa satu-satunya jalan yang layak untuk mencapai perdamaian yang adil, langgeng, dan komprehensif adalah pelaksanaan solusi dua negara,” tulis mereka.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: 2 Perkara yang Menyebabkan Amal Ibadah Ditolak
2
DPR Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Ini Alasannya
3
Khutbah Jumat: Menjamin Hak Anak Atas Pendidikan dan Kehidupan yang Layak
4
Rakornas PB PMII dan PKC Se-Indonesia Bahas Isu Daerah Hingga Nasional
5
PBNU Bakal Sosialisasikan Program Khidmah NU, 33 Cabang Disiapkan Jadi Percontohan
6
Khutbah Jumat: WNI Sudah Bersabar, Pemerintah Harus Berbenah
Terkini
Lihat Semua