Jakarta, NU Online
Taliban baru-baru ini mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan akses pendidikan tinggi bagi perempuan. Keputusan tersebut telah memicu reaksi global.

 

Menteri Pendidikan Tinggi di pemerintahan Taliban, Nida Mohammad Nadim akhirnya buka suara soal keputusan terkait aturan pelarangan perempuan mengenyam pendidikan universitas tersebut.

 

Nida Mohammad Nadim mengatakan larangan yang dikeluarkan pada awal pekan ini diperlukan untuk mencegah pencampuran gender di universitas. Ia juga meyakini beberapa mata pelajaran yang diajarkan melanggar prinsip-prinsip Islam. Larangan itu disebutkan berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut.

 

Nadim juga menolak kecaman internasional yang meluas, termasuk dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Turki dan Qatar. Nadim mengatakan bahwa pihak asing harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan.

 

Nadim menyebut bahwa kebijakan tersebut merupakan imbas dari kegagalan wanita untuk mematuhi aturan berpakaian dan mempelajari mata pelajaran dan kursus tertentu.

 

"Kami mengatakan kepada perempuan untuk memiliki jilbab yang tepat tetapi mereka tidak melakukannya dan mereka mengenakan gaun seperti mereka akan pergi ke pesta pernikahan," katanya  seperti dikutip dari Associated Press, Jumat (23/12/2022).

 

Nadim bahkan mengatakan bahwa mata pelajaran sains tidak cocok untuk wanita. “Anak-anak perempuan belajar pertanian dan teknik, tapi ini tidak sesuai dengan budaya Afghanistan. Anak perempuan harus belajar, tetapi tidak di bidang yang bertentangan dengan Islam dan kehormatan Afghanistan,” tambahnya.

 

Meskipun pada awalnya Taliban menjanjikan aturan yang lebih moderat yang menghormati hak-hak perempuan dan minoritas, Taliban secara luas tetap menerapkan interpretasi mereka terhadap hukum Islam atau Syariah sejak mereka merebut kekuasaan pada Agustus 2021.

 

Taliban telah melarang akses perempuan dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, melarang perempuan dari sebagian besar bidang pekerjaan dan memerintahkan mereka untuk mengenakan pakaian dari kepala hingga ujung kaki di depan umum.

 

Wanita juga dilarang berada di taman dan pusat kebugaran. Pada saat yang sama, masyarakat Afghanistan, meski sebagian besar tradisional, semakin merangkul pendidikan anak perempuan dan perempuan selama dua dekade terakhir.

 

Taliban sebelumnya pernah membuat janji serupa tentang akses sekolah menengah untuk anak perempuan. Pihaknya mengatakan kelas akan dilanjutkan untuk mereka setelah "masalah teknis" seputar seragam dan transportasi diselesaikan, tetapi anak perempuan tetap dikucilkan dari ruang kelas.

 

Pewarta: Nuriel Shiami Indiraphasa
Editor: Aiz Luthfi