Jakarta, NU Online
Uni Eropa menolak Rencana Perdamaian Timur Tengah yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borell, menilai, rencana Trump itu jauh dari parameter persetujuan internasional.

“Jika diimplementasikan, pasti tak akan berjalan tanpa tantangan,” kata Borell, dilansir Reuters, Rabu (5/2).

 

Menurutnya, untuk membangun perdamaian yang adil dan abadi maka negosiasi harus melibatkan dua pihak yang terlibat. Dengan demikian, persoalan konflik Israel dan Palestina harus dibahas langsung kedua negara tersebut.

Israel merespons keras pernyataan Borell tersebut. Melalui akun Twitternya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel Lior Haiat menyebut, Uni Eropa telah menggunakan bahasa ancaman terhadap Israel. Baginya, itu sangat disesalkan dan aneh. Oleh karenanya, dia meminta agar peran Uni Eropa diminimalkan.

Sebelumnya, Liga Arab dan Organisasi Kerja sama Islam juga menolak Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump. Alasannya, rencana Trump tersebut tidak memenuhi aspirasi minimum dan hak rakyat Palestina. 

OKI juga menyerukan agar 57 negara anggotanya tidak terlibat dalam rencana ini atau pun bekerjasama dengan pemerintah AS untuk mengimplementasikannya dalam bentuk apapun. Menurut OKI, perdamaian Palestina-Israel hanya bisa dicapai jika Negeri Zion tersebut mengakhiri pendudukan, terutama penarikan warga Israel dari di Kota Suci Al-Aqsa dan beberapa wilayah Palestina lainnya yang dicaplok Israel sejak Perang 1967 lalu.

Sementara Liga Arab menyebut, rencana Trump itu tidak akan menghasilkan kesepakatan damai yang abadi karena mengabaikan aspirasi rakyat Palestina.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa, (28/1) lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan Rencana Perdamaian Timur Tengah, usai menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington. Sebagai bagian dari rencananya, Trump menyatakan bahwa Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel yang tidak bisa dipisahkan. Sementara, Palestina akan diberi hak untuk mengelola Yerusalem Timur ketika nanti sudah diakui sebagai negara berdaulat.

 

Pewarta: Muchlishon
Editor: Fathoni Ahmad