OKI Tolak Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump
NU Online · Selasa, 4 Februari 2020 | 08:45 WIB
Organisasi Kerja sama Islam (OKI) menolak Rencana Perdamaian Timur Tengah yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Alasannya, rencana Trump tersebut tidak memenuhi aspirasi minimum dan hak rakyat Palestina. Demikian disampaikan OKI dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri di markasnya, di Jeddah, Arab Saudi, Senin (3/2).
Tidak hanya itu, seperti dilansir AFP, OKI juga menyerukan agar 57 negara anggotanya tidak terlibat dalam rencana ini atau pun bekerjasama dengan pemerintah AS untuk mengimplementasikannya dalam bentuk apapun.
Menurut OKI, perdamaian Palestina-Israel hanya bisa dicapai jika Negeri Zion tersebut mengakhiri pendudukan, terutama penarikan warga Israel dari di Kota Suci Al-Aqsa dan beberapa wilayah Palestina lainnya yang dicaplok Israel sejak Perang 1967 lalu.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyal al-Maliki menegaskan bahwa rencana Trump itu tidak bisa disebut peta jalan damai karena tidak melibatkan rakyat Palestina. Disebutkan bahwa rencana itu malah menutup jalan damai di Timur Tengah.
Respons lain disampaikan sekutu AS di Timur Tengah, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Di satu sisi, Saudi mengapresiasi rencana Trum tersebut dan meminta Israel-Palestina untuk melakukan pembicaraan secara intensif. Di sisi lain, Saudi menyatakan dukungannya kepada Palestina. Adapun UEA menyebut bahwa rencana Trump tersebut bisa menjadi titik pijak untuk kembali melakukan negosiasi perdamaian Israel-Palestina.
Sebelumnya, Sabtu (1/2), Liga Arab juga menolak Rencana Perdamaian Timur Tengah Trump tersebut. Liga Arab menyebut, rencana itu tidak akan menghasilkan kesepakatan damai yang abadi karena mengabaikan aspirasi rakyat Palestina.
Pada Selasa, (28/1), Presiden AS Donald Trump mengumumkan Rencana Perdamaian Timur Tengah, usai menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington. Sebagai bagian dari rencananya, Trump menyatakan bahwa Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel yang tidak bisa dipisahkan. Sementara, Palestina akan diberi hak untuk mengelola Yerusalem Timur ketika nanti sudah diakui sebagai negara berdaulat.
Pewarta: Muchlishon
Editor: Alhafiz Kurniawan
Terpopuler
1
Ketum PBNU Respons Penetapan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
2
Setahun Berjalan, JPPI Nilai Program MBG Berhasil Perburuk Kualitas Pendidikan
3
Bolehkah Janda Menikah Tanpa Wali? Ini Penjelasan Ulama Fiqih
4
Laras Faizati Tolak Replik Jaksa karena Tak Berdasar Fakta, Harap Hakim Jatuhkan Vonis Bebas
5
Langgar Hukum Internasional, Penculikan Presiden Venezuela oleh AS Jadi Ancaman Tatanan Global
6
Gus Mus: Umat Islam Bertanggung Jawab atas Baik Buruknya Indonesia
Terkini
Lihat Semua