Ramallah, NU Online

Anggota Komite Sentral Fatah Yasser Abbas memperingatkan bahwa kebijakan otoritas Israel untuk melakukan Yudaisasi Yerusalem merupakan pelanggaran terhadap kesucian tempat-tempat suci umat Islam dan Kristen.

Dalam seruan politik mendesak yang ditujukan kepada para sekretaris jenderal partai politik dan pemimpin kekuatan politik di dunia Arab, kawasan regional, dan berbagai negara pada Senin (13/10/2026) dikutip dari WAFA, Abbas menyoroti kebijakan sistematis Israel yang dinilainya berupaya mengubah identitas Arab, Islam, dan Kristen serta menghapus jejak sejarah Yerusalem yang diduduki.

Abbas, yang juga menjabat Komisaris Jenderal Hubungan Luar Negeri Fatah, mengatakan bahwa kebijakan tersebut, termasuk penyerbuan berulang kali ke kompleks Masjid Al-Aqsa, melanggar kesucian tempat ibadah umat Islam dan Kristen serta hak-hak rakyat Palestina.

Menurutnya, tindakan tersebut mengancam identitas Yerusalem, kedudukan kota itu sebagai pusat keagamaan dan sejarah, serta upaya mewujudkan perdamaian yang adil berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak dan hukum internasional.

Serangan terhadap Petani Palestina Meningkat

Abbas juga menyoroti peningkatan serangan pemukim Israel terhadap desa-desa dan petani Palestina selama musim panen zaitun. Ia menyebut para pemukim mencuri hasil panen serta menyerang aktivis solidaritas internasional dan Israel, termasuk jurnalis.

Menurut Abbas, serangan tersebut berlangsung di bawah pengawasan dan perlindungan polisi serta pasukan Israel.

Ia menambahkan bahwa pasukan Israel mencabut ribuan pohon zaitun menggunakan buldoser militer, menyita lahan Palestina dalam skala luas, menghancurkan rumah, mendirikan gerbang dan pos pemeriksaan, serta membatasi pergerakan warga. Pembatasan itu bahkan mencakup pemberlakuan jam malam di sejumlah wilayah.

Abbas menyerukan mobilisasi politik dan masyarakat luas untuk menunjukkan solidaritas kepada petani Palestina selama musim panen zaitun. Ia meminta agar serangan pemukim, pencurian hasil panen, pembakaran pohon, dan perampasan lahan dikecam.

Ia juga mendorong perlindungan terhadap warga sipil serta dukungan bagi berbagai inisiatif solidaritas yang memungkinkan petani mengakses lahan dan memanen hasil pertanian dengan aman.

Desak Penghentian Serangan di Gaza

Mengenai situasi di Jalur Gaza, Abbas mengatakan bahwa warga Palestina masih menghadapi kondisi kemanusiaan yang sangat berat akibat pembunuhan, penghancuran, dan serangan yang terus berlangsung.

Ia menyebut ribuan warga Palestina telah tewas meskipun satu tahun telah berlalu sejak gencatan senjata mulai berlaku.

Abbas mendesak langkah segera untuk memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata, menghentikan pembunuhan dan penghancuran, memperlancar masuknya bantuan kemanusiaan, serta mendukung rekonstruksi Gaza.

Ia juga menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka atau melemahkan hak-hak nasional mereka.

Selain itu, Abbas meminta agar tekanan politik diarahkan kepada pemerintah, parlemen, dan lembaga internasional untuk menghentikan perluasan permukiman Israel, perampasan lahan, penghancuran rumah, dan pengusiran paksa. Ia menekankan pentingnya memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran dimintai pertanggungjawaban.

Serukan Solidaritas Internasional

Abbas menyatakan keyakinannya bahwa partai politik dan kekuatan politik yang bebas di seluruh dunia berpihak pada hak asasi manusia, keadilan, dan kebebasan bangsa-bangsa.

Ia menyerukan pembelaan terhadap Yerusalem dan tempat-tempat suci umat Islam serta Kristen, penolakan terhadap upaya Yudaisasi kota tersebut, perlindungan Masjid Al-Aqsa dan Gereja Makam Kudus (Church of the Holy Sepulchre), serta jaminan kebebasan beribadah di kedua tempat itu.

Ia juga meminta agar status historis dan hukum yang telah lama berlaku di Yerusalem tetap dijaga.

Abbas mendorong penguatan gerakan solidaritas internasional untuk Palestina dan perluasan kerja sama antara partai politik, serikat pekerja, federasi, gerakan masyarakat, serta organisasi hak asasi manusia. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan untuk membangun gerakan internasional yang lebih luas dalam membela hukum internasional dan hak-hak nasional rakyat Palestina.

Menutup seruannya, Abbas menegaskan bahwa dukungan kepada orang-orang yang menjunjung tinggi perdamaian merupakan tanggung jawab kemanusiaan, politik, dan moral.

Ia menilai perdamaian sejati tidak dapat dibangun di atas pendudukan, penindasan, atau pengingkaran hak-hak suatu bangsa.