Jakarta, NU Online

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menggelar aksi demonstrasi untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (20/10/2026).

 

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan yang mencakup penanganan bencana dan kerusakan lingkungan, perbaikan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi, serta akses terhadap layanan dasar.

 

Aksi direncanakan berlangsung di dua titik di Jakarta Pusat, yakni Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB dan kawasan Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB.

 

Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan, aksi tersebut menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang telah dihimpun dari masyarakat.

 

“Kemudian, untuk menuntut penyelesaian masalah yang telah dihimpun sebelumnya kami akan turun aksi massa bersama kawan-kawan,” ujar Yatalathof kepada NU Online, Senin (19/10/2026).

 

Sebelum aksi digelar, Komite Sadar menghimpun keresahan masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari Sumatra hingga Papua. Menurut Yatalathof, hasil survei menunjukkan bahwa 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya gagal.

 

“Hasil survei menunjukkan 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal,” katanya.

 

Mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, antara lain mahalnya kebutuhan pokok, pembatasan kebebasan berpendapat, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kerusakan lingkungan, serta tingginya biaya pendidikan dan pelayanan publik. Berbagai persoalan tersebut menjadi dasar penyusunan lima tuntutan yang dibawa dalam aksi.

 

Lima Tuntutan Mahasiswa

Tuntutan pertama berkaitan dengan penanganan bencana dan kerusakan lingkungan. Komite Sadar mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional. Mahasiswa juga meminta pemerintah menjamin pemulihan kesehatan warga terdampak dan menindak korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

 

Kedua, mahasiswa mendesak pemerintah memperbaiki kebijakan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar. Tuntutan ini disampaikan di tengah keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan mahalnya kebutuhan pokok.

 

Ketiga, mereka menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat. Mahasiswa menuntut agar ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi tetap terjaga.

 

Keempat, Komite Sadar mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk penanganan penyalahgunaan kekuasaan yang menjadi salah satu persoalan dalam evaluasi pemerintahan.

 

Kelima, mahasiswa menuntut penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Mereka juga meminta pemerataan akses agar masyarakat dapat memperoleh layanan dasar secara lebih luas.

 

Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain BEM UI, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), mahasiswa Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, BEM Universitas Negeri Semarang, Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Airlangga, dan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya.

 

Aksi ini bertepatan dengan dua tahun pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024. Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah merespons berbagai persoalan yang mereka suarakan dan menindaklanjutinya melalui kebijakan konkret.