Nasional

Kasus Kekerasan Seksual Meningkat, Pakar Dorong BPJS Kesehatan Jamin Pengobatan Korban

NU Online  ·  Kamis, 19 November 2026 | 17:00 WIB

Kasus Kekerasan Seksual Meningkat, Pakar Dorong BPJS Kesehatan Jamin Pengobatan Korban

Ilustrasi kekerasan. (Foto: NU Online/Freepik)

Jakarta, NU Online

Meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) sepanjang 2025 kembali menyoroti persoalan perlindungan korban, terutama dalam mengakses layanan kesehatan. Salah satu persoalan mendesak yang perlu mendapat perhatian adalah belum terjaminnya pembiayaan medis bagi korban kekerasan seksual melalui BPJS Kesehatan.


Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2025 mencatat sebanyak 376.529 kasus KBGtP terhadap perempuan. Angka tersebut meningkat 14,07 persen dibandingkan 2024 dan menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.


Dari keseluruhan kasus tersebut, tercatat 13.113 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik, termasuk 475 kasus di lingkungan pendidikan. Sementara, dari 3.682 kasus yang dilaporkan langsung kepada Komnas Perempuan, sebanyak 29 kasus terjadi di lingkungan pendidikan. Dari jumlah tersebut, 27 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual.


Secara proporsi, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan, yakni 37,51 persen. Disusul kekerasan psikis sebesar 32,48 persen, kekerasan fisik 18,93 persen, dan kekerasan ekonomi 11,07 persen.


Menanggapi kondisi tersebut, Pakar Kesehatan dari Indo Datum, Sumarlin, mendorong DPR RI bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Komnas Perempuan, Kementerian Kesehatan, serta BPJS Kesehatan untuk membahas skema pembiayaan layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual.


Menurutnya, perlu ada kebijakan yang memastikan korban mendapatkan layanan medis dan pemulihan tanpa terbebani persoalan biaya. Sebab, hingga kini, layanan kesehatan akibat kekerasan seksual belum sepenuhnya ditanggung melalui skema pembiayaan BPJS Kesehatan.


Sumarlin menyoroti bahwa mayoritas korban berada dalam kelompok usia produktif, yakni 18–24 tahun dan 25–40 tahun. Bahkan, sebagian korban masih berusia di bawah 18 tahun.


Kelompok usia tersebut berada dalam fase penting kehidupan, mulai dari menempuh pendidikan, membangun kemandirian ekonomi, menjalin relasi sosial dan pekerjaan, hingga membangun keluarga. Karena itu, dampak kekerasan seksual tidak hanya dirasakan korban secara individual, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan keluarga dan lingkungan sosialnya.


“Coba kita bayangkan jika korban kekerasan seksual itu adalah seorang ibu dengan anak. Dampaknya tidak hanya menimpa ibunya saja, tetapi anak-anaknya juga pasti ikut menjadi korban. Begitu pun jika korbannya anak-anak, traumatiknya tidak akan hilang meskipun dia menikah,” ungkap Sumarlin.


Ia menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak boleh hanya ditempatkan dalam perspektif penegakan hukum. Aspek kesehatan juga harus menjadi prioritas, terutama karena korban membutuhkan penanganan medis secara cepat dan tepat untuk mencegah dampak kesehatan yang lebih serius.


“Kekerasan seksual menimbulkan dampak medis yang luas dan berlapis, baik fisik maupun reproduksi. Mulai dari cedera fisik, infeksi menular seksual (IMS), hingga gangguan somatik kronis,” ujarnya.


Menurut Sumarlin, keterlambatan penanganan medis dapat memperbesar risiko kesehatan yang dialami korban. Oleh karena itu, akses terhadap pemeriksaan, pengobatan, layanan kesehatan reproduksi, hingga pemulihan psikologis perlu dipastikan tersedia tanpa hambatan pembiayaan.


Skema APBD dan LPSK belum jangkau seluruh korban

Selama ini, pembiayaan layanan bagi korban kekerasan seksual dapat diupayakan melalui sejumlah skema, di antaranya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta bantuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).


Namun, Sumarlin menilai kedua skema tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang memadai untuk membebaskan korban dari biaya visum maupun perawatan di rumah sakit.


Sementara itu, akses bantuan medis melalui LPSK dinilai belum mudah dijangkau seluruh korban, terutama mereka yang tinggal di daerah. Selain persoalan jangkauan layanan, proses pengajuan bantuan juga dapat mensyaratkan adanya laporan kepolisian.


“Padahal, banyak korban perempuan yang mengalami trauma berat dan belum siap melapor secara hukum. Akibatnya, mereka terpaksa menanggung biaya pengobatan dan pemulihan psikologis secara mandiri,” jelasnya.


Kondisi tersebut, menurut Sumarlin, menunjukkan perlunya skema pembiayaan yang lebih mudah diakses dan tidak sepenuhnya bergantung pada kesiapan korban untuk menempuh proses hukum.


Dorong revisi perpres jaminan kesehatan

Sumarlin menilai, jaminan layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual melalui BPJS Kesehatan juga sejalan dengan semangat program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai memiliki semangat memperkuat deteksi dini penyakit dan mencegah beban biaya kesehatan yang lebih besar pada masa mendatang.


Karena itu, ia mendorong pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait untuk mengkaji revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya Pasal 52 ayat (1), agar layanan medis bagi korban kekerasan seksual dapat masuk dalam skema jaminan pembiayaan kesehatan.


Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk memastikan korban memperoleh layanan kesehatan secara berkelanjutan, termasuk konseling psikiatri dan terapi pemulihan jangka panjang.


“Trauma fisik maupun psikis (psikosomatis) akibat kekerasan seksual sering berlangsung lama. Pengalihan skema pembiayaan yang rumit kerap menghambat akses konseling psikiater atau terapi lanjutan, terutama bagi korban dari keluarga kurang mampu,” pungkas Sumarlin.


Ia berharap pembahasan lintas kementerian dan lembaga dapat segera menghasilkan langkah konkret. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak berhenti pada pendampingan hukum, tetapi juga mencakup pemenuhan hak atas layanan kesehatan dan pemulihan yang layak.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang