3 Alasan Warga Pati Tolak UU Perampasan Aset dan 3 Tuntutannya
Ahad, 22 November 2026 | 18:00 WIB
Komunitas Pati Ora Sepele menolak UU Perampasan Aset versi DPR dan menyoroti tiga persoalan terkait substansi serta pengelolaan aset. (Foto: Angga Saputra)
Pati, NU Online Jateng
Kelompok masyarakat sipil Pati Ora Sepele (POS) menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disahkan DPR RI. Mereka menilai sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut justru melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan di depan Kantor Bupati Pati seusai shalat Jumat, Jumat (20/11/2026). Dalam aksi yang berlangsung sekitar 15 menit itu, anggota POS membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan dan harapan kepada pemerintah.
Koordinator Pati Ora Sepele, Suharno, mengatakan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat sebagai instrumen hukum untuk merampas hasil kejahatan dan memiskinkan koruptor tersebut dinilai kehilangan substansi penting. Setidaknya, ada tiga alasan mendasar yang membuatnya menolak.
"Alih-alih menjadi senjata pamungkas pemberantasan korupsi, undang-undang yang disahkan DPR tersebut telah dikebiri substansinya dan menjadi bentuk pembohongan terhadap publik," tegasnya.
Pertama, tidak adanya ketentuan mengenai illicit enrichment atau pengayaan tidak sah. Menurut POS, ketentuan tersebut penting untuk memungkinkan penindakan terhadap pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar dan tidak sebanding dengan penghasilan resminya.
Kedua, aturan tersebut dinilai tidak berlaku surut sehingga tidak menjangkau tindak pidana korupsi maupun kejahatan ekonomi yang terjadi pada masa lalu. Kondisi ini dikhawatirkan membuat pelaku kejahatan lama tetap dapat menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan.
Ketiga, pengelolaan aset rampasan yang terpusat di bawah Presiden. POS menilai sentralisasi kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, membuka ruang politisasi, serta mengurangi pengawasan publik terhadap pengelolaan aset.
POS juga menyoroti proses pembahasan hingga pengesahan regulasi yang dinilai kurang transparan. Mereka menduga terbatasnya akses informasi selama proses legislasi turut menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian masyarakat.
Bagi kelompok tersebut, pembahasan regulasi yang dinilai mengabaikan aspirasi publik bertentangan dengan semangat reformasi dan cita-cita keadilan sosial.
Atas sejumlah persoalan itu, Pati Ora Sepele menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, menolak pemberlakuan UU Perampasan Aset versi DPR RI yang dinilai tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi.
Kedua, mendesak keterbukaan seluruh dokumen pembahasan legislasi serta meminta agar substansi mengenai perampasan aset tidak wajar dan tata kelola aset yang independen dikembalikan.
Ketiga, mengajak masyarakat luas, mahasiswa, buruh, petani, serta kelompok masyarakat sipil di Kabupaten Pati dan daerah lainnya untuk bersatu mengawal upaya pemberantasan korupsi.
Selengkapnya klik di sini.