Nasional

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

NU Online  ·  Kamis, 19 November 2026 | 11:30 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Serah terima UU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III Habiburokhman kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Kamis (19/11/2026) di DPR Senayan Jakarta. (Foto: TVR Parlemen)

Jakarta, NU Online

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).


Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, membacakan laporan hasil pembahasan. Dalam laporan tersebut, ia turut memaparkan sepuluh pokok materi yang menjadi substansi RUU.


Rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian memasuki tahap pengambilan keputusan. Puan meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR yang hadir.


"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan.


"Setuju," jawab peserta rapat.


"Alhamdulillah," kata Puan sambil mengetukkan palu sidang. Dengan ketukan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.


Berikut sepuluh pokok materi yang dibahas dalam RUU tersebut.


Pertama, prinsip dan asas hukum. Perampasan aset berlandaskan prinsip dan asas hukum yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).


Kedua, ruang lingkup tindak pidana dan aset. Pengaturan mencakup jenis tindak pidana, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak orang, seperti investasi bodong, perdagangan berkedok investasi, dan saham bodong. Kasus-kasus tersebut telah menimbulkan kerugian besar dan membuat banyak korban menanti pemulihan hak.


Ketiga, ancaman pidana. Pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya tetap dapat dikenai sanksi pidana, termasuk pidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Keempat, hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Mekanisme ini mengatur pembagian kewenangan dan tahapan penanganan aset, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.


Kelima, perlindungan pihak ketiga. Pihak ketiga yang beriktikad baik mendapatkan perlindungan, dengan tetap dibebani kewajiban pembuktian dan diberi kesempatan yang memadai.


Keenam, pengembalian aset kepada korban. Aset diupayakan dapat dikembalikan secara optimal kepada korban langsung tindak pidana. Selain itu, aset juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.


Ketujuh, pengelolaan aset. Lembaga yang berwenang bertugas mengelola aset secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan tersebut meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.


Kedelapan, pengawasan independen. Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset diawasi oleh badan independen.


Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Mekanisme perampasan aset dirancang dengan ketentuan untuk mencegah aparat penegak hukum menyalahgunakan kewenangannya.


Kesepuluh, transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan aset memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dengan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang