Surabaya, NU Online

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) Jawa Timur sukses mengantarkan 25 desa di Kabupaten Sampang, Pasuruan, dan Lumajang menjadi Desa Tangguh Bencana Inklusi melalui program Akselerasi Destana dan Integrasi dalam Mekanisme Perencanaan Desa. 

 

Program ini dimulai sejak September 2023 dengan tujuan membangun ketangguhan terhadap bencana di desa. Dalam prosesnya, program ini menggunakan pendekatan inklusi dengan melibatkan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

 

Puncak kegiatan program tersebut dilaksanakan dalam bentuk Workshop Cross Cutting Issue dengan menghadirkan perwakilan stakeholders Kabupaten Sampang, Pasuruan, dan Lumajang. Hadir juga Sekda, BPBD, DPMD, Tenaga Ahli Pendamping Desa, dan LPBI PCNU, BPBD Jatim, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, serta perwakilan Kedutaan Besar Australia dan Program Siap Siaga.

 

Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulang Bencana (BNPB) RI Pangarso Suryotomo menyatakan, program yang dilakukan BNPB bersama pemerintahan Australia melalui program Siap Siaga kepada LPBINU Jatim merupakan pembelajaran yang baik dan luar biasa. Dia mengatakan, kegiatan tersebut harusnya hanya dilaksanakan di 10 desa, kemudian dikembangkan di 25 desa.

 

"Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian pula banyak ditemukan oleh pendamping desa maupun fasilitator yang terkomunikasi dengan  pemerintahan desa maupun masyarakat dengan menemukan pembelajaran baik, dan itu bukan hanya urusan bencana melainkan masalah peningkatan ekonomi yang kemudian hasilnya mendorong terhadap ketangguhan desa," kata dia dilansir NU Online Jatim.

 

Di tempat yang sama, mewakili Pemerintah Australia, Program Manager Humanitarian DFAT, Henry Pirade menyampaikan, pihaknya sebagai mitra pemerintahan Republik Indonesia khususnya BNPB RI hingga pemerintahan di level provinsi maupun kabupaten, mengaku bersyukur bisa melanjutkan kerja sama dengan Nahdlatul Ulama melalui LPBINU yang sudah terjalin sejak 2006.

 

“Apalagi saat ini LPBINU telah menyelesaikan program ketangguhan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana yang mengedepankan gender dan inklusi,” terangnya.

 

Sementara itu, Ketua LPBINU Jawa Timur, Syaiful Amin mengungkapkan, bahwa dalam program ini juga memberikan dukungan bagi UMKM perempuan sebagai upaya peningkatan sektor ekonomi agar masyarakat menjadi produktif dan mandiri.

 

“Sebelum dilakukan intervensi melalui program ini, 25 desa ini dinilai terlebih dulu ketangguhannya melalui katalog PKD BNPB. Begitu juga setelah proses fasilitasi yang menguras waktu satu tahun, penilaian PKD dilakukan lagi. Hasil signifikan didapat dari kedua penilaian. Setidaknya ketangguhan desa pasca intervensi meningkat 60 persen,” ungkapnya.

 

Pada PKD awal 25 desa ini berstatus Destana Pratama, namun setelah intervensi, 25 desa masuk dalam kriteris Destana Utama. Hanya dua kelurahan dan satu desa yang meningkat dari pratama ke madya karena yang dua itu bukan desa, namun kelurahan, otonomi yang dimiliki berbeda lebih kecil dibanding otonomi yang dimiliki oleh desa, yakni dalam hal penganggaran.

 

Program ini pada proses akhir juga menghasilkan sebuah buku sebagai produk pengetahuan yang berisi pembelajaran-pembelajaran yang didapat selama program berlangsung.

 

Setelah program ini, diharapkan desa-desa dampingan bisa melanjutkan upaya-upaya ketangguhan dengan kemandirian desa, juga bisa mengembangkan ke desa-desa tetangga. Merangkul semua sumberdaya yang bisa diajak untuk membangun ketangguhan secara bersama.