Jakarta, NU Online
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyiapkan rencana aksi dalam penanganan keluarga miskin ekstrim di desa yang ditargetkan nol persen pada tahun 2024. 

 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, untuk mencapai nol persen itu tidaklah dimudah. Meki demikian, pihaknya optimis target itu akan bisa tuntas hingga tahun 2024. 

 

"Menurunkan kemiskinan ini bukanlah pekerjaan ringan tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugasnya masing-masing. Saya optimis, kemiskinan ekstrim nol persen hingga tahun 2024 dilevel desa itu akan terwujud. Karena desa itu pasti bisa," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

 

Diakuinya, desa adalah sumber identifikasi masalah, akar pemasalahan pembangunan dimiliki oleh desa. Solusi atas mayoritas permasalahan dapat dipecahkan dari desa. Karena desa mendominasi sebagian besar permasalahan di Indonesia. 

 

"Dari aspek kewilayahan, 74.961 desa di Indonesia melingkupi 91 persen wilayah seluruh Indonesia. Sedangkan dari aspek kependudukan terdapat sebanyak 43 persen penduduk Indonesia tinggal di desa," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini 

 

Lebih dari itu, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan bahwa desa memiliki jumlah kemiskinan terbesar dibandingkan kota. 

 

Saat ini, persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta orang. Di Perkotaan, persentase penduduk miskin hanya 7,89 persen. Sedangkan di perdesaan mencapai 13,10 persen. 

 

Adapun kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 4 persen atau mencakup 10,9 juta jiwa dan sekitar 7,3 juta jiwa warga miskin ekstrim tinggal di desa. 

 

Berdasarkan Data yang dirilis Badan Pusat Statitik pada bulan Mei 2021 juga disebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Di Perkotaan, Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 8 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 4,11 persen. 

 

"Data tersebut menyisakan anomali, dimana perdesaan yang memiliki tingkat pengangguran lebih rendah dari perkotaan. Tapi perdesaan memiliki tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem lebih tinggi dibandingkan perkotaan," katanya di Jakarta, Selasa (19/10/2021).

 

Oleh karena itu, dalam rencana aksi penanganan kemiskinan ekstrem di desa, salah satu yang akan dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah meningkatkan pendapatan warga desa melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), pengembangan dan pelibatan warga desa dalam unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dengan sejumlah program-program pemberdayaan yang dapat meningkatkan pendapatan warga desa. 

 

"Dari Sejumlah yang dapat meningkatkan pendapatan Warga tersebut, BUMDes yang paling banyak berkontribusi untuk pembangunan desa dan penguatan ekonomi warga desa. Apalagi, Pada tahun 2021 sebanyak 45.233 Bumdes yang masih aktif telah mempekerjakan lebih dari 20 Juta orang dengan omset Rp 4,6 triliun selama setahun terakhir. oleh karena itu, saya optimis angka nol persen kemiskinan ekstrim akan terwujud di tahun 2024," katanya.