Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal melakukan rekonsiliasi dengan seluruh pengurus daerah dalam 100 hari kerja pertamanya.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) usai pengumuman struktur kepengurusan organisasi masa khidmat 2026–2031 di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

 

“Kita akan rekonsiliasi ke daerah-daerah,” kata Gus Kikin kepada wartawan.

 

Sejumlah daerah akan menjadi skala prioritas dalam agenda rekonsiliasi PBNU, salah satunya wilayah Papua.

 

Langkah konsolidasi tersebut dinilai penting untuk menyatukan kembali jajaran pengurus di tingkat akar rumput setelah proses Muktamar Ke-35 NU.

 

Hal itu bertujuan agar seluruh program kerja NU dalam mengawal kemaslahatan umat dan bangsa dapat berjalan selaras.

 

“Kita konsolidasi, itu yang menjadi prioritas kita,” ujar Gus Kikin.

 

Sebelumnya, PBNU merilis susunan kepengurusan organisasi masa khidmat 2026–2031. Sebanyak 210 orang ditunjuk sebagai pengurus pada periode ini.

 

“Yang sekarang total semuanya 210 orang. Mengalami kenaikan sebesar 21 orang,” kata Gus Kikin.

 

Gus Kikin mengatakan penambahan jumlah pengurus tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan dalam jajaran kepengurusan. Menurutnya, pengurus terdiri atas sejumlah unsur dari berbagai organisasi internal PBNU.

 

“Ini dimaksudkan kita ingin ada apa, pemerataan. Pemerataan dari semua jajaran, dari generasi-generasi yang awal sampai akhir, kemudian dari seluruh jajaran-jajaran lembaga-lembaga yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, itu ada IPNU, IPPNU, maupun Ansor, itu kita seimbangkan sehingga semuanya kira-kira kurang lebih kita dari tiga unsur itu ditambah dengan unsur-unsur yang lain itu kita seimbang semuanya,” kata Gus Kikin.

 

Dalam susunan tersebut, PBNU menunjuk Gudfan Arif atau Gus Gudfan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sementara posisi Bendahara Umum (Bendum) diisi Ainun Naim.