Jakarta, NU Online

Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah Indonesia sebesar Rp8.560,36 triliun dari laporan buku APBN KiTa (November 2024, halaman 60) data per 31 Oktober 2024. Angka tersebut meningkat Rp86,46 triliun atau 1,02 persen dibandingkan bulan sebelumnya, Rp8.473,90 triliun.

Dalam catatan buku APBN KiTa halaman 60 Per 31 Oktober 2024 rasio utang naik dari 38,55 persen menjadi 38,66 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Secara rinci, komposisi utang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp7.550,7 triliun atau setara 88,22 persen dari total utang. Hingga akhir Oktober, penerbitan utang secara domestik yang mencapai Rp6.609,90 triliun, dan SBN valuta asing atau valas senilai Rp994,19 triliun.

Kemudian, komposisi utang pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat pinjaman dalam negeri sebesar Rp 42,25 triliun, lalu pinjaman dari luar negeri yang mendominasi, yakni mencapai Rp 967.41 triliun.

Per akhir Oktober 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 8,02 tahun

Kemenkeu menjelaskan, risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar masih terkendali, karena 80,2 persen total utang menggunakan suku bunga tetap (fixed rate) dan 72,50 persen total utang dalam rupiah.

Kementerian Keuangan melaporkan pemerintah telah menarik utang baru atau pembiayaan utang Rp483,6 triliun hingga 30 November 2024. Angka ini setara 74,6 persen dari target APBN Pemerintah di 2024 sebesar Rp648,1 triliun.

"Hal ini selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap," kata Menkeu Sri Mulyani.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwando mengatakan hingga November, pembiayaan utang mencapai Rp483, triliun, kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/12/2024) lalu.

Secara rinci dalam buku APBN KiTa halaman 60 per Oktober 2024, pembiayaan utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan surat berharga negara (SBN). Realisasi penerbitan SBN mencapai sebesar Rp7.550,70 triliun setara 88,21 persen.