Jakarta, NU Online

Forum Agama G20 (R20) akan mengundang Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sebuah organisasi kelompok nasionalis Hindu sayap kanan India. RSS sudah mengonfirmasi akan hadir pada perhelatan R20 yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 2-3 November 2022. Hal demikian disampaikan oleh Juru Bicara R20, Muhammad Najib Azca, Rabu (28/9/2022).

Najib juga menjelaskan bahwa undangan untuk kelompok ini setidaknya dilatari karena tiga alasan utama. Pertama, R20 merupakan agenda yang menempel pada forum G20. Karena itu, peserta yang diundang sebagian besar mewakili negara-negara yang termasuk dalam Forum G20. India merupakan salah satu peserta G20.

“R20 ini event yang menempel ke G20. Karena R20 [adalah] engagement group dari G20, maka undangan di R20 mengikuti struktur keanggotaan G20. Representasi tokoh-tokoh agama anggota G20 akan diundang. Kita mengikuti pola dan pakem G20,” ujarnya.

Meskipun demikian, ada pula peserta R20 yang bukan representasi dari anggota G20. Najib mencontohkan kehadiran tokoh agama dari Vatikan yang bukan merupakan anggota G20. Begitu pula tokoh agama dari Uni Emirat Arab. Walaupun bukan anggota G20, tokoh dari kedua negara ini sangat penting.

Kedua, perwakilan RSS diundang karena organisasi itulah yang direkomendasikan oleh Pemerintah India. Sebab, RSS merupakan akar kekuatan dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang saat ini berkuasa di negara itu.

"Kita berkoordinasi dan mengundang tokoh yang direkomendasikan dari pemerintah India dalam R20. Rekomendasi untuk R20 salah satunya (tokoh) dari RSS,” kata Najib.

Apalagi, Presidensi G20 di tahun 2023 akan dipegang India. Karenanya, NU sebagai penyelenggara berkoordinasi dengan Pemerintah India dan mendapatkan rekomendasi dari mereka. “Untuk India, kita mengikuti rekomendasi, [yaitu] dari RSS,” katanya.

Pada intinya, tokoh yang dipilih tidak memusuhi pemerintah. Hal ini tidak lain guna menjaga hubungan baik antarnegara, dalam hal ini adalah hubungan Indonesia sebagai tuan rumah dengan negara lainnya.

Ketiga, jika memang RSS dianggap bermasalah karena rekam jejaknya, terutama dalam memperlakukan minoritas, justru R20 merupakan forum yang tepat untuk membicarakan itu.

“Selama ini, [jika] tidak senang dan tidak setuju, hanya koar-koar dari jauh. Forum ini memang mengundang tokoh-tokoh agama untuk membicarakan isu sensitif itu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Luka-luka sejarah yang terjadi di masa lalu dibicarakan secara jujur guna membangun rekonsiliasi. R20 memang digelar salah satunya untuk membicarakan hal itu. “Kita ingin agama menjadi bagian dari solusi dalam peradaban. Selama ini, agama justru jadi masalah seperti di India. Kalau mau mencari solusi, diajak bicara pemimpinnya,” ujar pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Karena itu, agenda pembahasan dalam forum R20 ditujukan untuk mencari solusi bersama, yakni: Kepedihan Sejarah, Pengungkapan Kebenaran, Rekonsiliasi, dan Pengampunan; Mengidentifikasi dan Merangkul Nilai-nilai Mulia yang Bersumber dari Agama dan Peradaban Besar Dunia; Rekontekstualisasi Ajaran Agama yang Usang dan Bermasalah; Mengidentifikasi Nilai-nilai yang Dibutuhkan untuk Mengembangkan dan Menjamin Koeksistensi Damai; serta Ekologi Spiritual.

“Setelah membicarakan luka masa lalu, apa yang akan disumbangkan agama? Termasuk dari India, dari RSS, apa sumbangannya? Kita membangun bersama, apa yang ingin dibangun, apa kontribusinya? Apakah merawat luka masa lalu itu akan diteruskan?” lanjut Najib.

Mengatasi Ancaman terhadap Umat Islam

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa pihaknya memang tengah membangun dialog dengan Pemerintah India dan RSS. Dialog ini dibangun guna mendorong proses keterlibatan yang konstruktif dalam mengatasi ancaman terhadap umat Islam dan kaum minoritas di negara tersebut.

“Nahdlatul Ulama menyadari adanya berbagai pelanggaran dan ancaman terhadap umat Muslim, Kristen, dan populasi minoritas lain di India. Diskusi Nahdlatul Ulama yang sedang berlangsung dengan Pemerintah India dan RSS dimaksudkan untuk mengatasi berbagai pelanggaran dan ancaman tersebut melalui proses keterlibatan yang konstruktif,” tutur Gus Yahya dalam keterangannya, Jumat (23/9/2022).

NU meyakini bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi kepedihan sejarah yang mengakar dan mempromosikan hidup berdampingan secara damai adalah dengan merangkul semua pihak untuk menolak terlibat dalam sentimen kebencian dan permusuhan.

“Nahdlatul Ulama mendorong setiap orang yang beriktikad baik, dari setiap agama dan bangsa, untuk menolak penggunaan identitas sebagai senjata politik dan ikut serta mendorong solidaritas dan rasa hormat di tengah keberagaman masyarakat, budaya, dan bangsa di dunia,” kata Gus Yahya.

Pewarta: Syakir NF
Editor: Kendi Setiawan