Jakarta, NU Online

Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di depan Gedung DPR RI, Jumat (1/5/2026).

Aksi ini menjadi ruang penyampaian kritik terhadap kondisi buruh sekaligus sindiran keras terhadap sebagian kelompok pekerja yang merayakan Hari Buruh bersama pemerintah.

Salah satu orator aksi, Tomi, menyebut peringatan Hari Buruh tahun ini berlangsung di tengah situasi yang dinilainya semakin memburuk bagi kelas pekerja. Ia menuding adanya upaya memecah gerakan rakyat.

"Paling buruk sepanjang sejarah, kita melihat bagaimana gerakan rakyat dipecah belah oleh rezim hari ini," ujar Tomi.

Dalam konteks peringatan Hari Buruh, Tomi secara tegas menolak perayaan yang dilakukan bersama penguasa. Ia menyebut praktik tersebut tidak mencerminkan semangat perjuangan buruh.

"Sangat tidak layak bagi kita memperingati hari yang luar biasa ini dengan duduk bersanding mesra dengan mereka yang menindas kita," ucapnya.

Aksi Gebrak ini sekaligus menunjukkan perbedaan sikap di kalangan gerakan buruh dalam memperingati Hari Buruh Internasional 2026. Di satu sisi, terdapat kelompok buruh yang memilih merayakan bersama pemerintah. Di sisi lain, sebagian buruh tetap turun ke jalan untuk menyuarakan kritik dan tuntutan.

Ia menegaskan bahwa Hari Buruh Internasional bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momentum historis dari perjuangan panjang kelas buruh dunia melawan penindasan.

"Hari Buruh bukanlah hari yang biasa-biasa saja. Sejarah perjuangan Hari Buruh bukanlah sejarah perjuangan yang sederhana," katanya.

Menurutnya, salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan buruh adalah kemenangan atas tuntutan delapan jam kerja, yang lahir dari perlawanan panjang terhadap sistem kerja eksploitatif.

"Jam kerja adalah problem pokok kelas buruh. Jam kerja adalah basis pengisapan," tegasnya.

Tomi juga menyinggung situasi global yang menurutnya dipengaruhi oleh kepentingan imperialisme dan berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Ia menilai, beban krisis justru ditanggung oleh kelas pekerja dan masyarakat kecil.

Di dalam negeri, ia menyoroti kondisi buruh di berbagai sektor yang dinilai semakin tertekan. Mulai dari sektor perkebunan, pertambangan, hingga industri digital, banyak pekerja disebut menghadapi situasi kerja yang tidak layak.

"Tidak sedikit mereka merasakan situasi kerja yang tidak layak, bahkan seperti dalam sistem perbudakan modern," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengkritik kebijakan ekonomi yang dinilai memberatkan rakyat, seperti kenaikan pajak dan meningkatnya biaya hidup. Di sisi lain, ia menilai penggunaan anggaran negara belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Meski jumlah massa aksi tidak sebesar perayaan di Monas bersama pemerintah, Tomi menegaskan bahwa aksi tersebut membawa aspirasi yang lebih luas dari masyarakat.

"Jumlah kita mungkin tidak sebanding. Tapi ada titipan dari jutaan rakyat yang nasibnya hari ini semakin terhimpit," pungkasnya.