Jakarta, NU Online

 

Center of Economic and Law Studies (Celios) mendesak pemerintah untuk tidak memasukkan program biofuel berupa biodiesel dan bioetanol ke dalam komponen anggaran subsidi maupun kompensasi energi. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ruang fiskal yang semakin menyempit.

 

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menegaskan bahwa langkah pemerintah mempercepat pencampuran biofuel yakni 50 persen minyak sawit untuk solar (B50) dan 10 persen etanol untuk bensin (E10), tidak seharusnya dibarengi dengan skema subsidi. Kebijakan itu diambil sebagai respons atas gejolak geopolitik dan krisis pasokan energi di Timur Tengah akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

 

Bhima menilai, implementasi subsidi dan kompensasi pada kedua inovasi energi terbarukan tersebut justru akan membuat keuangan negara semakin tertekan, seiring proyeksi defisit APBN yang berada di kisaran 3 persen atau bahkan lebih.

 

“Jadi rekomendasinya, satu adalah kita berharap tidak memasukkan komponen biodiesel dan bioetanol dalam kompensasi dan subsidi energi,” ujarnya dalam diskusi publik bertanjuk Biofuel Pilihan Energi yang Ekonomis dan Ramah Lingkungan? yang digelar secara daring pada Selasa (7/4/2026).

 

Ia mengingatkan bahwa uji kelayakan atau feasibility study proyek biodiesel masih menjadi tanda tanya besar, terutama terkait risiko kegagalan yang berpotensi kembali dibebankan kepada APBN, sebagaimana terjadi pada proyek food estate.

 

“Feasibility study dari food estate juga akan dipertanyakan. Secara hitung-hitungan bisnis, akhirnya banyak food estate yang gagal siapa yang menanggung bebannya? APBN, selalu seperti itu,” katanya.

 

Bhima menilai alasan pemerintah mempercepat penggunaan biofuel demi menghemat devisa impor bahan bakar minyak (BBM) perlu dipertanyakan. Pasalnya, langkah tersebut justru berisiko menambah beban fiskal yang lebih besar.

 

“Jadi ini seperti 'keluar dari mulut harimau' karena dianggap menyalamatkan subsidi energi, tapi sebenarnya 'masuk ke mulut buaya' dengan (potensi beban) subsidi energi yang jauh lebih besar. Kondisi fiskal sekarang semakin sempit, defisitnya hampir 3 persen, bahkan skenario 2026 itu sebagian besar sudah di atas 3 persen defisitnya,” jelasnya.

 

Bhima menjelaskan bahwa pemaksaan proyek biodiesel berpotensi menyerap sekitar 89 persen anggaran subsidi energi pada 2026. Angka tersebut menjadi kekhawatiran serius di tengah keterbatasan ruang fiskal negara.

 

“Pada intinya adalah ini akan membutuhkan capital expenditure atau belanja modal yang sangat besar, ada potensi kehilangan pendapatan. Jadi uang pajak kita semua (dipakai) untuk proyek yang transparansinya rendah, proyek yang secara ekonomi pun uji kelayakannya masih dipertanyakan,” tegasnya.