Jakarta, NU Online

Massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kembali menggelar demonstrasi dan mengklaim dihadang aparat kepolisian di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2026).

Massa aksi disebut terhalang pagar besi dan barikade aparat saat hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Namora Diarta, menilai penghadangan tersebut merupakan bentuk pembatasan terhadap aksi mahasiswa. Ia menegaskan massa yang turun ke jalan membawa kepentingan masyarakat.

“Polisi kembali hadang massa aksi. Kita di sini dianggap mengganggu kepentingan umum, padahal kita adalah rakyat,” katanya kepada NU Online di lokasi.

Namora mengungkapkan massa aksi BEM UI awalnya berencana mencarter 24 bus Kopaja. Namun, rencana tersebut disebut terhalang sehingga massa kemudian menggunakan angkutan kota (angkot).

Menurutnya, massa juga sempat dihadang di kawasan Semanggi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Bundaran HI.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai pemerintahan Prabowo-Gibran gagal memenuhi harapan rakyat.

“Prabowo sudah gagal. Bowo Gibran, Bowo Gibran sudah gagal,” seru massa aksi.

Sebelumnya, Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan hari kemerdekaan tidak boleh hanya menjadi seremoni, melainkan harus menjadi ruang untuk terus memperbaiki bangsa.

“Menyambut dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, masih terdapat sejumlah permasalahan struktural yang menyisiri kehidupan rakyat. Permasalahan ini hidup di setiap sektor, tetapi satu hal yang pasti, keberadaan permasalahan tersebut merupakan bukti bahwa rakyat belum merasa sepenuhnya merdeka,” jelasnya kepada NU Online.

Delapan Tuntutan BEM UI

Dalam aksi tersebut, BEM UI menyampaikan delapan tuntutan, yakni:

1. Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri;
2. Menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
3. Mewujudkan reforma agraria sejati;
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM);
5. Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih);
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan, memangkas transfer ke daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah;
7. Menetapkan status bencana nasional untuk Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan;
8. Menghentikan tindakan represif dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP).

BEM UI Gelar Aksi Indonesia Bangkrut

Sebelumnya, BEM UI bersama kelompok masyarakat sipil juga menggelar aksi bertajuk Indonesia Bangkrut di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Mahasiswa Jurusan Kriminologi UI, Dialo, mengingatkan bahwa aksi tersebut tidak dilandasi kebencian terhadap pemerintah. Menurutnya, aksi dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap sistem pemerintahan dan kebijakan yang dinilai memicu berbagai persoalan di masyarakat.

“Ini bukan gerakan benci pemerintah. Tapi kemarahan masyarakat atas sistem yang diciptakan hari ini dan kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Yang jelas kami marah dan kami turun ke jalan,” terangnya.